Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

ZCZC
RR IBU

IBUKOTA DAN DAERAH
JKT

PELESTARIAN BUDAYA DIUSULKAN MASUK KURIKULUM PENDIDIKAN

Jakarta, 3/9 (ANTARA) - Pemprov DKI didukung oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengusulkan agar pelestarian budaya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk menjamin terjaganya warisan nenek moyang tersebut.
BPPI menemui Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan usulan dan dukungan program pelestarian kebudayaan terutama di Jakarta.
"Program yang mereka tawarkan yang saya sambut baik adalah edukasi budaya di SD. Tanpa edukasi, tidak ada kebanggaan terhadap budayanya," kata Gubernur seusai pertemuan.
Saat ini, didalam kurikulum pendidikan dasar memang sudah ada muatan lokal namun Gubernur menyebut kurikulum itu masih sangat terbatas.
"Karena di pendidikan SD sekarang tidak ada yang namanya kurikulum tentang 'heritage'. Kalau budaya lokal ada, tapi terjemahannya hanya berupa tari-tarian," paparnya.
Kurikulum pelestarian pusaka yang akan diusulkan akan berupa pemahaman lebih mendasar mengenai budaya.
Ketua Dewan Pengawas BPPI Setianto Prisanto mencontohkan pendidikan budaya itu misalnya dengan mengetahui bentuk asli suatu bangunan yang merupakan cagar budaya.
"Jadi kalau ada bangunan yang dirombak, tidak sesuai dengan aslinya, masyarakat dapat menegurnya," katanya.
Gubernur menyebut bahwa kurikulum itu belum akan diterapkan secepatnya karena harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dasar.
"Harus ada koordinasi dengan Diknas. Sekarang sudah ada muatan lokal. Tapi kita jabarkan itu agar tidak bertentangan dengan aturan Diknas soal muatan lokal," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur menyatakan pihaknya tetap akan memperjuangkan insentif pajak bagi bangunan bersejarah meskipun terbentur oleh UU Pajak.
"Jadi kalau ada yang memelihara cagar budaya dengan baik, maka harusnya mendapat keringanan. Itu belum dilaksanakan karena UU pajak belum memungkinkan," katanya.
Setelah beberapa kali diusulkan dan ditolak, Gubernur menegaskan bahwa ia akan tetap mengusulkan.

***8***
(A043)

NNNN

PARIWISATA JAKARTA KURANG PROMOSI

1300560 6/13/2008 19:26:02
IBUKOTA DAN DAERAH

PARIWISATA JAKARTA KURANG PROMOSI

Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyayangkan kurangnya dukungan promosi terhadap potensi pariwisata Jakarta padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang tidak mengalami penurunan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Perekonomian sekarang lagi ada kemungkinan bermasalah. Ada kemungkinan penurunan di berbagai sektor ekonomi. Yang tidak terpengaruh adalah pariwisata," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman di Jakarta, Jumat.
Namun ia menyesalkan potensi yang besar itu tidak diiringi dengan dukungan dari Pemerintah, misalnya mengenai pendanaan untuk promosi.
Pendapatan dari sektor pariwisata di DKI Jakarta menurut Arie sebesar Rp1 triliun, namun hanya Rp20 miliar yang dikembalikan untuk biaya promosi.
"Harusnya minimal 30 persen atau Rp300 miliar dikembalikan untuk promosi. Ini juga jangan dianggap sebagai biaya promosi, namun sebagai biaya investasi," katanya.
Sementara itu, Dinas Pariwisata DKI Jakarta terpaksa merevisi target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta setelah adanya kenaikan harga BBM pada 24 Mei lalu yang mengakibatkan terjadinya efek domino kenaikan harga di berbagai sektor.
Sebelumnya, Dinas Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,5 juta orang, naik 300 ribu kunjungan dibandingkan tahun 2007 namun kenaikan BBM menyebabkan target tersebut dikurangi menjadi sama dengan target tahun lalu yakni sebanyak 1,2 juta wisman.
Target sebesar 1,2 juta kunjungan itu menurut Arie adalah target yang lebih realistis tercapai dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Dalam dua tahun terakhir, jumlah wisman yang masuk Jakarta lewat tiga pintu masuk (Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdanakusumah) selalu berhasil melewati angka 1,2 juta.
Tercatat jumlah kunjungan wisman ke Jakarta pada 2006 sebanyak 1.216.132 orang dan pada 2007 sebanyak 1.216.057 orang.
Untuk tahun 2008, hingga bulan Maret, BPS Jakarta mencatat jumlah wisman yang masuk ke Jakarta mencapai 352.734 kunjungan.
***2***

(T.A043/
(T.A043/B/A033/A033) 13-06-2008 19:23:14
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PASOKAN AIR PAM

1300428 6/13/2008 17:11:01
IBUKOTA DAN DAERAH

PASOKAN AIR PAM BERKURANG KARENA SALURAN DIKURAS

Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Pasokan air baku untuk dua operator PAM Jaya mengalami pengurangan karena saluran Tarum Barat Kanan dikuras.
"Saluran air itu dikuras untuk membersihkan endapan lumpur," kata Direktur Utama PAM Jaya Hariadi Priyohutomo ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.
Perum Jasa Tirta (PJT) II menguras saluran Tarum Kanan Barat yang membawa air dari Waduk Jatiluhur ke Pulogadung, Jakarta, yang menyebabkan terganggunya pasokan air baku untuk dua operator PAM Jaya, PT Aetra dan PT Palyja.
Terganggunya pasokan air baku itu membuat beberapa wilayah Jakarta Utara kekurangan air bersih mulai hari Senin (9/6) lalu.
Menurut Direktur PT Aetra, Syahril Japarin, pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air Pulogadung milik PT Aetra turun sekitar 30 persen dari 3.660 liter per detik menjadi 2.562 liter per detik.
Pengurangan pasokan air bersih itu menyebabkan beberapa daerah terganggu pelayanannya antara lain di Salemba, Gading Permai, dan Tipar Cakung.
Sementara PT Palyja menyebutkan pengurasan saluran itu menyebabkan penurunan pasokan air sebanyak 10 persen yakni dari 6.200 liter per detik menjadi 5.580 liter per detik.
"Bahkan pasokan air sempat terhenti pada Kamis (12/6) lalu," kata Manajer Humas Palyja Meyritha Maryanie.
Namun pasokan air baku untuk PT Aetra menurut Hariadi telah mengalami perbaikan dan sudah mencapai 3.250 liter per detik atau 11 persen di bawah normal.
Sedangkan pasokan air baku bagi PT Palyja tinggal satu hingga tiga persen lagi untuk mencapai jumlah normal.
Pasokan air bersih bagi masyarakat Jakarta diharapkan dapat pulih dalam dua hari mendatang.
***8***
(T.A043/B/A033)

(T.A043/B/A033/C/A033) 13-06-2008 17:07:54
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

JAKARTA DAN ROTTERDAM

1200283 6/12/2008 15:21:49
IBUKOTA DAN DAERAH

JAKARTA TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN ROTTERDAM

Jakarta, 12/6 (ANTARA) - Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama "sister city" dengan Rotterdam, Belanda, yang antara lain berisi kerjasama dibidang teknologi informasi, manajemen pengolahan air maupun pengelolaan museum.
Walikota Rotterdam Ivo Opstelten dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menandatangani perjanjian kerjasama selama dua tahun itu di Balaikota Jakarta, Kamis dengan disaksikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Martin Dukker dan Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna.
Dalam sambutannya, Opstelten menyebut bahwa Rotterdam siap membantu Jakarta dalam berbagai hal, salah
satunya tentang pencegahan banjir.
"Jakarta dan Rotterdam punya masalah yang sama, sama-sama berada dibawah permukaan laut. Kami akan berbagi pengetahuan tentang penanganan banjir ini," paparnya.
Gubernur DKI menyambut kerjasama penanganan banjir itu dan menyebut Jakarta berada dibawah penanganan yang baik dengan melakukan kerjasama dengan Rotterdam yang telah terbukti mampu mengendalikan banjir.
Kerjasama akan dimulai September dimana Rotterdam akan mengirimkan lima pakar manajemen pengelolaan air untuk melakukan survei mengenai permasalahan banjir Jakarta dan mencari sistem penanganan yang paling sesuai.
"Kami punya banyak pengalaman tentang manajemen pengolahan air dan kami akan membagi pengetahuan ini," kata Opstelten.
Fauzi menyebut bahwa meskipun mempunyai masalah sama, namun Jakarta perlu mempelajari penanganan banjir dari Belanda.
"Belanda juga terletak dibawah permukaan laut, kenapa Belanda tidak banjir? Karena sistem pengelolaan airnya baik," katanya.
Gubernur juga menyebut Jakarta sebenarnya sudah punya manajemen tata air yang baik, meskipun mengalami hambatan di pelaksanaannya.
Salah satunya adalah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2009.
"Tapi bukan hanya BKT, perlu juga dibangun waduk misalnya di Sunter Timur, Cakung dan Sunter Utara. Waduk-waduk itu harus terintegrasi dalam satu sistem (pengendalian banjir," papar Fauzi.

***8***
(A043)
(T.A043/B/E001/C/E001) 12-06-2008 15:19:02
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

1200553 6/12/2008 19:04:52
NATIONAL NEWS

JAKARTA, ROTTERDAM SIGN SISTER-CITY COOPERATION AGREEMENT

Jakarta, June 12 (ANTARA) - Jakarta and the Dutch city of Rotterdam have concluded a sister-city cooperation agreement covering, among other things, information technology, water and museum management.
The two-year agreement was signed by Rotterdam Mayor Ivo Opstelten and Jakarta Governor Fauzi Bowo at City Hall on Thursday, witnessed by Dutch Ambassador to Indonesia Martin Dukker and Jakarta Legislative Assembly Chairman Ade Surapriatna.
In his address on the occasion, Opstelten said Rotterdam was ready to help Jakarta solve various problems, including floods.
"Jakarta and Rotterdam share the same problem. Both are situated in an area lying below sea level. We will share our knowledge about flood handling," he said.
Jakarta Governor Fauzi Bowo hailed Rotterdam's readiness to help handle the Indonesian capital's flood problem. He said Rotterdam had proven its ability in controlling floods.
The cooperation would be started in September when Rotterdam would send five water management experts to Jakarta to find the most effective way of controlling Jakarta's floods.
"We have a lot of experience in water management and we will share it with Jakarta," Opstelten said.
Fauzi Bowo said Jakarta had to learn from Rotterdam's experience in handling floods as both cities had the same problem.
"The Dutch city is also situated below sea level but why does it never experience floods? It is because it has a good water management system," the Jakarta governor said.
He said actually Jakarta already had a good flood management plan but its implementation was still facing constraints.
The plan provided for the construction of the East Flood Canal (BKT) which was scheduled for completion in 2009, he said.
"However, we should not only build the BKT but also reservoirs, for example, in East Sunter, Cakung and North Sunter. The reservoirs should be an integral part of the flood control system," Fauzi Bowo said.

***8***
T.A043
(a014/A/HAJM/A/S012)
16:25/..... )

(T.SYS/A/A014/A/S012) 12-06-2008 19:02:05
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

UJI COBA ERP

1100620 6/11/2008 20:03:33
IBUKOTA DAN DAERAH

UJI COBA ERP TETAP DILAKUKAN 2009

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo optimistis Program "Electronic Road Pricing" (ERP) --pengendara kendaraan pribadi harus membayar ketika melewati kawasan tertentu dengan menggunakan kartu elektronik-- akan dapat diujicobakan pada tahun 2009 sesuai dengan rencana awal.
"Kita sedang dalam fase mengkaji sistem yang cocok bagi Jakarta. Belum sampai mengerucut ke keputusan. Tetapi sekarang kan baru bulan Juni 2008. Masih ada waktu dan saya rasa cukup waktunya (untuk melakukan uji coba tahun 2009)," katanya di Balaikota Jakarta, Rabu.
Pencanangan program tersebut menarik perhatian perusahaan asal Norwegia, Q-Free yang Direktur Utamanya, Per Fredrick Ecker mendatangi Balaikota untuk menawarkan jasa mereka.
"Q-Free adalah perusahaan teknologi informasi yang modern, sangat canggih dan telah mengendalikan program serupa di Stockholm, Swedia. Sekarang ia menawarkan di kota-kota besar di Asia," kata Gubernur.
Namun ia menyatakan pihaknya belum memberikan jawaban atas penawaran tersebut karena masih harus melakukan beberapa pengkajian lebih lanjut tentang sistem apa yang paling tepat diterapkan di Jakarta.
"Karena aplikasi di tempat berbeda akan menimbulkan perbedaan sistem juga," kata Gubernur memberi alasan.
Program ERP tersebut mulai dilirik Pemprov DKI sebagai program untuk mengurangi kemacetan jalan Jakarta menggantikan program "3 in 1" di beberapa jalan protokol karena dinilai kurang optimal.
Gubernur menyebut bahwa yang membutuhkan kajian lebih mendalam bukan hanya sistemnya tetapi juga bagaimana aplikasi di lapangan.
"Apakah memakai sistem 'gate' (gerbang) seperti di Singapura, kalau gerbangnya banyak, apa bisa efektif?" katanya.
Salah satu kesulitan timbul karena tidak seperti Singapura, Jakarta adalah sebuah "growing city" (kota yang tumbuh) dan bukanlah sebuah "planned city" (kota yang direncanakan).
"Kita tidak mau terburu-buru memberlakukan ERP, itu harus melalui kajian yang mendalam," ujarnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan disebut Gubernur adalah apakah pemberlakuan ERP tersebut berdasarkan jalan atau area dan waktu pemberlakuan ERP itu serta jenis kendaraan apa yang akan dikenakan ERP, apakah hanya kendaraan roda empat saja atau termasuk juga sepeda motor.
Masalah tarif juga menjadi salah satu pertimbangan, berapa tarif yang cocok karena tarif yang terlalu murah akan menyebabkan program pembatasan kendaraan itu tidak akan efektif.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman mengungkapkan pihaknya siap untuk melakukan ujicoba seperti yang disebutkan Gubernur.
"Kalau semua kajian sudah lengkap, mungkin 2009 nanti bisa kita lakukan uji coba," ujarnya.
***8***

(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 11-06-2008 20:00:45
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

GEDUNG DEPAG HENTIKAN DEWATERING

1100578 6/11/2008 19:06:11
IBUKOTA DAN DAERAH

GEDUNG DEPAG HENTIKAN "DEWATERING", SEGEL DICABUT

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) mencabut segel terhadap pembangunan gedung Departemen Agama (Depag) setelah pengembang menjamin mereka akan menghentikan kegiatan pengeringan air tanah (dewatering).
"Segel sudah dicabut Jumat (6/6) lalu. Perencana gedung Depag sudah memberikan satu penjelasan ke TPKB (Tim Pengawas Konstruksi Bangunan) bahwa mereka akan mengganti sistem dewatering ini dengan sistem 'sumpit' yang jauh lebih aman, sehingga tidak menyebabkan penurunan tanah," kata Kepala Dinas P2B Hari Sasongko di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Depag disegel tanggal 28 Mei lalu karena proses dewatering yang dilakukan tanpa proses "recharging" atau mengembalikan air tanah yang disedot kembali ke tanah itu menyebabkan terjadinya penurunan tanah di gedung BPPT yang terletak di sebelahnya.
Sementara sistem sumpit yang diajukan oleh pengembang gedung Depag itu disebut Hari lebih aman karena tidak menyedot air tanah secara keseluruhan melainkan hanya di kedalaman tempat akan dilakukan penggalian saja.
"Dengan sistem sumpit, ia mau menggali setengah meter, ya cuma menyedot air di situ saja," katanya.
Dengan sistem sumpit itu, Hari menyebut bahwa proses recharging akan lebih mudah karena volume air yang disedot akan jauh lebih kecil dibandingkan dewatering yang menyedot seluruh persediaan air dalam dan membutuhkan debit air yang jauh lebih banyak dalam proses recharging.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut bahwa TPKB harus mengecek dengan seksama mengenai pencabutan segel tersebut dan memastikan bahwa Gedung Depag tetap mematuhi aturan.
"Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya harus berhenti lagi (pembangunannya)," katanya.
Gubernur menyebut aturan keselamatan itu akan diterapkan kepada seluruh bangunan di Jakarta. "Jangankan gedung, masjid pun kalau tidak sesuai harus dihentikan pembangunannya," katanya.
***5***
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 11-06-2008 19:03:23
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Berita dipaksa Kared

1100488 6/11/2008 17:45:12
IBUKOTA DAN DAERAH

GUBERNUR DKI OPTIMIS PROYEK BKT SELESAI 2009

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Setelah mengalami kendala pembebasan tanah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan optimis bahwa proyek Banjir Kanal Timur (BKT) akan selesai sesuai rencana yakni tahun 2009.
"Saya optimis tahun 2009 selesai semuanya. Sekarang tender-tender sudah dilaksanakan semuanya, pembangunan fisik juga sudah mulai dilakukan," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Rabu.
Saat ini, total pembebasan tanah bagi proyek pengendalian banjir yang diperkirakan bernilai total Rp4,9 triliun itu disebut Gubernur sudah mencapai 80 persen atau sekitar 280 hektar dari total lahan yang dibutuhkan seluas 351 hektar yang terbentang di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Sementara untuk penitipan ganti rugi (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri (PN) di kedua wilayah, Gubernur menyebut bahwa ia meminta agar pembayaran akan dilakukan secepatnya.
"Sesuai ketentuan, sudah harus dikonsinyasikan secepatnya, jangan digantung," katanya.
Selain mempercepat konsinyasi, Pemprov DKI juga akan mengambil paksa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari delapan pengembang yang belum menyerahkannya.
Di Jakarta Timur, terdapat 115 persil dengan luas 6,06 hektare lahan milik delapan pengembang yang terkena proyek pembangunan BKT yakni milik Diskum, PT Masnga, PT Alpa Austine, PT Inti Utama Dharma, Yayasan Trisakti, Perumnas, PT Senopati, dan Yayasan Bhumiyamca. Gubernur mengakui bahwa pembangunan proyek pengendalian banjir itu sudah tertinggal dari jadwal seharusnya dimana harusnya pembebasan lahan sudah diselesaikan tahun 2007.
"Kita sudah 'behind schedule', jadi sudah ada desakan untuk mempercepat pembangunan. Tapi saya optimis tahun 2009 selesai semuanya," katanya.

(T.A043/
(T.A043/B/E001/E001) 11-06-2008 17:42:25
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA