Tuesday, September 2, 2008

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

ZCZC
RR IBU

IBUKOTA DAN DAERAH
JKT

PELESTARIAN BUDAYA DIUSULKAN MASUK KURIKULUM PENDIDIKAN

Jakarta, 3/9 (ANTARA) - Pemprov DKI didukung oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) mengusulkan agar pelestarian budaya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk menjamin terjaganya warisan nenek moyang tersebut.
BPPI menemui Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan usulan dan dukungan program pelestarian kebudayaan terutama di Jakarta.
"Program yang mereka tawarkan yang saya sambut baik adalah edukasi budaya di SD. Tanpa edukasi, tidak ada kebanggaan terhadap budayanya," kata Gubernur seusai pertemuan.
Saat ini, didalam kurikulum pendidikan dasar memang sudah ada muatan lokal namun Gubernur menyebut kurikulum itu masih sangat terbatas.
"Karena di pendidikan SD sekarang tidak ada yang namanya kurikulum tentang 'heritage'. Kalau budaya lokal ada, tapi terjemahannya hanya berupa tari-tarian," paparnya.
Kurikulum pelestarian pusaka yang akan diusulkan akan berupa pemahaman lebih mendasar mengenai budaya.
Ketua Dewan Pengawas BPPI Setianto Prisanto mencontohkan pendidikan budaya itu misalnya dengan mengetahui bentuk asli suatu bangunan yang merupakan cagar budaya.
"Jadi kalau ada bangunan yang dirombak, tidak sesuai dengan aslinya, masyarakat dapat menegurnya," katanya.
Gubernur menyebut bahwa kurikulum itu belum akan diterapkan secepatnya karena harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Dasar.
"Harus ada koordinasi dengan Diknas. Sekarang sudah ada muatan lokal. Tapi kita jabarkan itu agar tidak bertentangan dengan aturan Diknas soal muatan lokal," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur menyatakan pihaknya tetap akan memperjuangkan insentif pajak bagi bangunan bersejarah meskipun terbentur oleh UU Pajak.
"Jadi kalau ada yang memelihara cagar budaya dengan baik, maka harusnya mendapat keringanan. Itu belum dilaksanakan karena UU pajak belum memungkinkan," katanya.
Setelah beberapa kali diusulkan dan ditolak, Gubernur menegaskan bahwa ia akan tetap mengusulkan.

***8***
(A043)

NNNN

Wednesday, July 16, 2008

PARIWISATA JAKARTA KURANG PROMOSI

1300560 6/13/2008 19:26:02
IBUKOTA DAN DAERAH

PARIWISATA JAKARTA KURANG PROMOSI

Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Dinas Pariwisata DKI Jakarta menyayangkan kurangnya dukungan promosi terhadap potensi pariwisata Jakarta padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang tidak mengalami penurunan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Perekonomian sekarang lagi ada kemungkinan bermasalah. Ada kemungkinan penurunan di berbagai sektor ekonomi. Yang tidak terpengaruh adalah pariwisata," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman di Jakarta, Jumat.
Namun ia menyesalkan potensi yang besar itu tidak diiringi dengan dukungan dari Pemerintah, misalnya mengenai pendanaan untuk promosi.
Pendapatan dari sektor pariwisata di DKI Jakarta menurut Arie sebesar Rp1 triliun, namun hanya Rp20 miliar yang dikembalikan untuk biaya promosi.
"Harusnya minimal 30 persen atau Rp300 miliar dikembalikan untuk promosi. Ini juga jangan dianggap sebagai biaya promosi, namun sebagai biaya investasi," katanya.
Sementara itu, Dinas Pariwisata DKI Jakarta terpaksa merevisi target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta setelah adanya kenaikan harga BBM pada 24 Mei lalu yang mengakibatkan terjadinya efek domino kenaikan harga di berbagai sektor.
Sebelumnya, Dinas Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,5 juta orang, naik 300 ribu kunjungan dibandingkan tahun 2007 namun kenaikan BBM menyebabkan target tersebut dikurangi menjadi sama dengan target tahun lalu yakni sebanyak 1,2 juta wisman.
Target sebesar 1,2 juta kunjungan itu menurut Arie adalah target yang lebih realistis tercapai dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Dalam dua tahun terakhir, jumlah wisman yang masuk Jakarta lewat tiga pintu masuk (Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdanakusumah) selalu berhasil melewati angka 1,2 juta.
Tercatat jumlah kunjungan wisman ke Jakarta pada 2006 sebanyak 1.216.132 orang dan pada 2007 sebanyak 1.216.057 orang.
Untuk tahun 2008, hingga bulan Maret, BPS Jakarta mencatat jumlah wisman yang masuk ke Jakarta mencapai 352.734 kunjungan.
***2***

(T.A043/
(T.A043/B/A033/A033) 13-06-2008 19:23:14
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PASOKAN AIR PAM

1300428 6/13/2008 17:11:01
IBUKOTA DAN DAERAH

PASOKAN AIR PAM BERKURANG KARENA SALURAN DIKURAS

Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Pasokan air baku untuk dua operator PAM Jaya mengalami pengurangan karena saluran Tarum Barat Kanan dikuras.
"Saluran air itu dikuras untuk membersihkan endapan lumpur," kata Direktur Utama PAM Jaya Hariadi Priyohutomo ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.
Perum Jasa Tirta (PJT) II menguras saluran Tarum Kanan Barat yang membawa air dari Waduk Jatiluhur ke Pulogadung, Jakarta, yang menyebabkan terganggunya pasokan air baku untuk dua operator PAM Jaya, PT Aetra dan PT Palyja.
Terganggunya pasokan air baku itu membuat beberapa wilayah Jakarta Utara kekurangan air bersih mulai hari Senin (9/6) lalu.
Menurut Direktur PT Aetra, Syahril Japarin, pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air Pulogadung milik PT Aetra turun sekitar 30 persen dari 3.660 liter per detik menjadi 2.562 liter per detik.
Pengurangan pasokan air bersih itu menyebabkan beberapa daerah terganggu pelayanannya antara lain di Salemba, Gading Permai, dan Tipar Cakung.
Sementara PT Palyja menyebutkan pengurasan saluran itu menyebabkan penurunan pasokan air sebanyak 10 persen yakni dari 6.200 liter per detik menjadi 5.580 liter per detik.
"Bahkan pasokan air sempat terhenti pada Kamis (12/6) lalu," kata Manajer Humas Palyja Meyritha Maryanie.
Namun pasokan air baku untuk PT Aetra menurut Hariadi telah mengalami perbaikan dan sudah mencapai 3.250 liter per detik atau 11 persen di bawah normal.
Sedangkan pasokan air baku bagi PT Palyja tinggal satu hingga tiga persen lagi untuk mencapai jumlah normal.
Pasokan air bersih bagi masyarakat Jakarta diharapkan dapat pulih dalam dua hari mendatang.
***8***
(T.A043/B/A033)

(T.A043/B/A033/C/A033) 13-06-2008 17:07:54
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

JAKARTA DAN ROTTERDAM

1200283 6/12/2008 15:21:49
IBUKOTA DAN DAERAH

JAKARTA TANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN ROTTERDAM

Jakarta, 12/6 (ANTARA) - Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama "sister city" dengan Rotterdam, Belanda, yang antara lain berisi kerjasama dibidang teknologi informasi, manajemen pengolahan air maupun pengelolaan museum.
Walikota Rotterdam Ivo Opstelten dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menandatangani perjanjian kerjasama selama dua tahun itu di Balaikota Jakarta, Kamis dengan disaksikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Martin Dukker dan Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna.
Dalam sambutannya, Opstelten menyebut bahwa Rotterdam siap membantu Jakarta dalam berbagai hal, salah
satunya tentang pencegahan banjir.
"Jakarta dan Rotterdam punya masalah yang sama, sama-sama berada dibawah permukaan laut. Kami akan berbagi pengetahuan tentang penanganan banjir ini," paparnya.
Gubernur DKI menyambut kerjasama penanganan banjir itu dan menyebut Jakarta berada dibawah penanganan yang baik dengan melakukan kerjasama dengan Rotterdam yang telah terbukti mampu mengendalikan banjir.
Kerjasama akan dimulai September dimana Rotterdam akan mengirimkan lima pakar manajemen pengelolaan air untuk melakukan survei mengenai permasalahan banjir Jakarta dan mencari sistem penanganan yang paling sesuai.
"Kami punya banyak pengalaman tentang manajemen pengolahan air dan kami akan membagi pengetahuan ini," kata Opstelten.
Fauzi menyebut bahwa meskipun mempunyai masalah sama, namun Jakarta perlu mempelajari penanganan banjir dari Belanda.
"Belanda juga terletak dibawah permukaan laut, kenapa Belanda tidak banjir? Karena sistem pengelolaan airnya baik," katanya.
Gubernur juga menyebut Jakarta sebenarnya sudah punya manajemen tata air yang baik, meskipun mengalami hambatan di pelaksanaannya.
Salah satunya adalah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2009.
"Tapi bukan hanya BKT, perlu juga dibangun waduk misalnya di Sunter Timur, Cakung dan Sunter Utara. Waduk-waduk itu harus terintegrasi dalam satu sistem (pengendalian banjir," papar Fauzi.

***8***
(A043)
(T.A043/B/E001/C/E001) 12-06-2008 15:19:02
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

1200553 6/12/2008 19:04:52
NATIONAL NEWS

JAKARTA, ROTTERDAM SIGN SISTER-CITY COOPERATION AGREEMENT

Jakarta, June 12 (ANTARA) - Jakarta and the Dutch city of Rotterdam have concluded a sister-city cooperation agreement covering, among other things, information technology, water and museum management.
The two-year agreement was signed by Rotterdam Mayor Ivo Opstelten and Jakarta Governor Fauzi Bowo at City Hall on Thursday, witnessed by Dutch Ambassador to Indonesia Martin Dukker and Jakarta Legislative Assembly Chairman Ade Surapriatna.
In his address on the occasion, Opstelten said Rotterdam was ready to help Jakarta solve various problems, including floods.
"Jakarta and Rotterdam share the same problem. Both are situated in an area lying below sea level. We will share our knowledge about flood handling," he said.
Jakarta Governor Fauzi Bowo hailed Rotterdam's readiness to help handle the Indonesian capital's flood problem. He said Rotterdam had proven its ability in controlling floods.
The cooperation would be started in September when Rotterdam would send five water management experts to Jakarta to find the most effective way of controlling Jakarta's floods.
"We have a lot of experience in water management and we will share it with Jakarta," Opstelten said.
Fauzi Bowo said Jakarta had to learn from Rotterdam's experience in handling floods as both cities had the same problem.
"The Dutch city is also situated below sea level but why does it never experience floods? It is because it has a good water management system," the Jakarta governor said.
He said actually Jakarta already had a good flood management plan but its implementation was still facing constraints.
The plan provided for the construction of the East Flood Canal (BKT) which was scheduled for completion in 2009, he said.
"However, we should not only build the BKT but also reservoirs, for example, in East Sunter, Cakung and North Sunter. The reservoirs should be an integral part of the flood control system," Fauzi Bowo said.

***8***
T.A043
(a014/A/HAJM/A/S012)
16:25/..... )

(T.SYS/A/A014/A/S012) 12-06-2008 19:02:05
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA


UJI COBA ERP

1100620 6/11/2008 20:03:33
IBUKOTA DAN DAERAH

UJI COBA ERP TETAP DILAKUKAN 2009

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo optimistis Program "Electronic Road Pricing" (ERP) --pengendara kendaraan pribadi harus membayar ketika melewati kawasan tertentu dengan menggunakan kartu elektronik-- akan dapat diujicobakan pada tahun 2009 sesuai dengan rencana awal.
"Kita sedang dalam fase mengkaji sistem yang cocok bagi Jakarta. Belum sampai mengerucut ke keputusan. Tetapi sekarang kan baru bulan Juni 2008. Masih ada waktu dan saya rasa cukup waktunya (untuk melakukan uji coba tahun 2009)," katanya di Balaikota Jakarta, Rabu.
Pencanangan program tersebut menarik perhatian perusahaan asal Norwegia, Q-Free yang Direktur Utamanya, Per Fredrick Ecker mendatangi Balaikota untuk menawarkan jasa mereka.
"Q-Free adalah perusahaan teknologi informasi yang modern, sangat canggih dan telah mengendalikan program serupa di Stockholm, Swedia. Sekarang ia menawarkan di kota-kota besar di Asia," kata Gubernur.
Namun ia menyatakan pihaknya belum memberikan jawaban atas penawaran tersebut karena masih harus melakukan beberapa pengkajian lebih lanjut tentang sistem apa yang paling tepat diterapkan di Jakarta.
"Karena aplikasi di tempat berbeda akan menimbulkan perbedaan sistem juga," kata Gubernur memberi alasan.
Program ERP tersebut mulai dilirik Pemprov DKI sebagai program untuk mengurangi kemacetan jalan Jakarta menggantikan program "3 in 1" di beberapa jalan protokol karena dinilai kurang optimal.
Gubernur menyebut bahwa yang membutuhkan kajian lebih mendalam bukan hanya sistemnya tetapi juga bagaimana aplikasi di lapangan.
"Apakah memakai sistem 'gate' (gerbang) seperti di Singapura, kalau gerbangnya banyak, apa bisa efektif?" katanya.
Salah satu kesulitan timbul karena tidak seperti Singapura, Jakarta adalah sebuah "growing city" (kota yang tumbuh) dan bukanlah sebuah "planned city" (kota yang direncanakan).
"Kita tidak mau terburu-buru memberlakukan ERP, itu harus melalui kajian yang mendalam," ujarnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan disebut Gubernur adalah apakah pemberlakuan ERP tersebut berdasarkan jalan atau area dan waktu pemberlakuan ERP itu serta jenis kendaraan apa yang akan dikenakan ERP, apakah hanya kendaraan roda empat saja atau termasuk juga sepeda motor.
Masalah tarif juga menjadi salah satu pertimbangan, berapa tarif yang cocok karena tarif yang terlalu murah akan menyebabkan program pembatasan kendaraan itu tidak akan efektif.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman mengungkapkan pihaknya siap untuk melakukan ujicoba seperti yang disebutkan Gubernur.
"Kalau semua kajian sudah lengkap, mungkin 2009 nanti bisa kita lakukan uji coba," ujarnya.
***8***

(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 11-06-2008 20:00:45
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

GEDUNG DEPAG HENTIKAN DEWATERING

1100578 6/11/2008 19:06:11
IBUKOTA DAN DAERAH

GEDUNG DEPAG HENTIKAN "DEWATERING", SEGEL DICABUT

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) mencabut segel terhadap pembangunan gedung Departemen Agama (Depag) setelah pengembang menjamin mereka akan menghentikan kegiatan pengeringan air tanah (dewatering).
"Segel sudah dicabut Jumat (6/6) lalu. Perencana gedung Depag sudah memberikan satu penjelasan ke TPKB (Tim Pengawas Konstruksi Bangunan) bahwa mereka akan mengganti sistem dewatering ini dengan sistem 'sumpit' yang jauh lebih aman, sehingga tidak menyebabkan penurunan tanah," kata Kepala Dinas P2B Hari Sasongko di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Depag disegel tanggal 28 Mei lalu karena proses dewatering yang dilakukan tanpa proses "recharging" atau mengembalikan air tanah yang disedot kembali ke tanah itu menyebabkan terjadinya penurunan tanah di gedung BPPT yang terletak di sebelahnya.
Sementara sistem sumpit yang diajukan oleh pengembang gedung Depag itu disebut Hari lebih aman karena tidak menyedot air tanah secara keseluruhan melainkan hanya di kedalaman tempat akan dilakukan penggalian saja.
"Dengan sistem sumpit, ia mau menggali setengah meter, ya cuma menyedot air di situ saja," katanya.
Dengan sistem sumpit itu, Hari menyebut bahwa proses recharging akan lebih mudah karena volume air yang disedot akan jauh lebih kecil dibandingkan dewatering yang menyedot seluruh persediaan air dalam dan membutuhkan debit air yang jauh lebih banyak dalam proses recharging.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut bahwa TPKB harus mengecek dengan seksama mengenai pencabutan segel tersebut dan memastikan bahwa Gedung Depag tetap mematuhi aturan.
"Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya harus berhenti lagi (pembangunannya)," katanya.
Gubernur menyebut aturan keselamatan itu akan diterapkan kepada seluruh bangunan di Jakarta. "Jangankan gedung, masjid pun kalau tidak sesuai harus dihentikan pembangunannya," katanya.
***5***
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 11-06-2008 19:03:23
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Thursday, July 10, 2008

Berita dipaksa Kared

1100488 6/11/2008 17:45:12
IBUKOTA DAN DAERAH

GUBERNUR DKI OPTIMIS PROYEK BKT SELESAI 2009

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Setelah mengalami kendala pembebasan tanah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan optimis bahwa proyek Banjir Kanal Timur (BKT) akan selesai sesuai rencana yakni tahun 2009.
"Saya optimis tahun 2009 selesai semuanya. Sekarang tender-tender sudah dilaksanakan semuanya, pembangunan fisik juga sudah mulai dilakukan," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Rabu.
Saat ini, total pembebasan tanah bagi proyek pengendalian banjir yang diperkirakan bernilai total Rp4,9 triliun itu disebut Gubernur sudah mencapai 80 persen atau sekitar 280 hektar dari total lahan yang dibutuhkan seluas 351 hektar yang terbentang di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Sementara untuk penitipan ganti rugi (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri (PN) di kedua wilayah, Gubernur menyebut bahwa ia meminta agar pembayaran akan dilakukan secepatnya.
"Sesuai ketentuan, sudah harus dikonsinyasikan secepatnya, jangan digantung," katanya.
Selain mempercepat konsinyasi, Pemprov DKI juga akan mengambil paksa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari delapan pengembang yang belum menyerahkannya.
Di Jakarta Timur, terdapat 115 persil dengan luas 6,06 hektare lahan milik delapan pengembang yang terkena proyek pembangunan BKT yakni milik Diskum, PT Masnga, PT Alpa Austine, PT Inti Utama Dharma, Yayasan Trisakti, Perumnas, PT Senopati, dan Yayasan Bhumiyamca. Gubernur mengakui bahwa pembangunan proyek pengendalian banjir itu sudah tertinggal dari jadwal seharusnya dimana harusnya pembebasan lahan sudah diselesaikan tahun 2007.
"Kita sudah 'behind schedule', jadi sudah ada desakan untuk mempercepat pembangunan. Tapi saya optimis tahun 2009 selesai semuanya," katanya.

(T.A043/
(T.A043/B/E001/E001) 11-06-2008 17:42:25
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Green Building

1100301 6/11/2008 15:08:28
IBUKOTA DAN DAERAH

PEMPROV DKI SIAPKAN PERGUB TENTANG "GREEN BUILDING"

Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Gedung-gedung di Jakarta akan dipaksa untuk menghemat penggunaan energi dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang konsep "green building."
Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan (P2B) DKI Jakarta Hari Sasongko menyebutkan, Pergub yang akan ditetapkan tahun 2009 itu juga mengatur tentang desain bangunan yang ramah lingkungan.
"Hari ini kita kumpulkan pendapat semua pakar untuk kita rangkum menjadi sebuah ketentuan peraturan bangunan untuk menjadi pedoman bagi semua developer, arsitek dan semua 'stakeholder' agar mengikuti konsep green building," kata Hari di Balaikota Jakarta, Rabu.
Hari menyebutkan, konsep gedung ramah lingkungan itu antara lain bagaimana mengurangi penggunaan pendingin udara atau AC dengan mendesain ventilasi udara dengan baik atau mengurangi kebutuhan pencahayaan dengan mendesain jendela sedemikian rupa.
"Bagaimana juga kita bisa mengurangi panas diatas gedung, agar radiasi matahari tidak langsung masuk, mungkin dengan menghijaukan atap gedung," paparnya.
Pergub tentang gedung ramah lingkungan itu diharapkan dapat disahkan tahun ini sehingga dapat diterapkan tahun 2009 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan, Pergub itu juga akan mewajibkan arsitek untuk memberikan penjelasan kepada klien mengenai konsep gedung ramah lingkungan tersebut.
"Konsep ini harus dijelaskan kepada para pengembang karena membutuhkan biaya tambahan, tapi pada pengoperasiannya akan lebih menguntungkan," kata Gubernur.
Untuk semakin mendukung konsep tersebut, usulan pemberian insentif dan disinsentif kepada pemilik gedung juga dibahas bentuknya, meskipun Hari menyebut belum tahu seperti apa.
Mengambil contoh di negara lain yang menerapkan konsep serupa, insentif diberikan bagi gedung yang memenuhi syarat ramah lingkungan, yang berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Untuk menentukan gedung hijau ini akan ada sertifikasinya, yang dikeluarkan oleh badan independen," kata Hari.
Gubernur menyebutkan, dirinya juga sudah menawarkan pemberian "reward and punishment" itu bagi gedung yang sudah menerapkan konsep ramah lingkungan.
"Kalau konsep itu butuh program insentif, silakan dirumuskan," katanya.
***8***
(T.A043*M011)
(T.A043/B/M011/C/M011) 11-06-2008 15:05:42
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Pengelolaan Subway

1000562 6/10/2008 18:47:08
IBUKOTA DAN DAERAH

"SUBWAY" AKAN DIKELOLA SECARA PROFESIONAL

Jakarta, 10/6 (ANTARA) - PT Mass Rapid Transit (MRT) sebagai pengelola "subway" dipastikan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional dimana rekrutmen akan dilakukan secara terbuka dan kandidat harus melalui proses "fit and proper test."
"Ada fit and proper tes, tanpa terkecuali. Itu jadi komitmen kita," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai rapat paripurna pengesahan Perda MRT di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa.
Menurut Gubernur, rekrutmen bagi calon Direktur dan Komisaris itu akan dilakukan secara terbuka oleh lembaga yang kompeten dan diakui internasional.
Namun sebelum melakukan "fit and proper test", Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menunjuk "caretaker" (pelaksana) Direktur Utama dan Komisaris bagi badan hukum PT MRT terlebih dahulu, sebagai syarat untuk dapat mencairkan "loan agreement" kedua dari pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
"Itu sementara, karena kalau dilakukan 'fit and proper test' perlu waktu lama. Jadi sekarang pembentukan badan hukum bisa segera dilakukan dengan mengangkat careteker, sambil menunggu mengangkat pejabat lembaga sesuai fit and proper test," papar Gubernur.
Untuk tahap pertama, JBIC memberikan dana sebesar Rp163 miliar lewat "loan agreement" pertama dan untuk tahap kedua ini direncanakan turun dana sebesar Rp8,1 triliun.
Pembebasan lahan bagi subway yang berute Lebak Bulus-Dukuh Atas itu direncanakan akan selesai tahun 2008 dan pembangunan konstruksi akan dimulai tahun 2009.
***3***
(T.A043*M011)
(T.A043/B/M011/M011) 10-06-2008 18:44:21
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Tarif Taksi Naik

1000424 6/10/2008 16:16:43
IBUKOTA DAN DAERAH

TARIF TAKSI DIPASTIKAN NAIK 20 PERSEN

Jakarta, 10/6 (ANTARA) - Kenaikan tarif taksi di Jakarta sebesar 20 persen sudah mendapat persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta dan akan diberlakukan secepatnya.
"Saya sudah sepakat dengan usulan Organda, kenaikan sebesar 20 persen," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Selasa.
Tarif baru bagi taksi ditetapkan sebesar Rp6.000 untuk saat pertama membuka pintu (flag fall), kemudian tarif perkilometer sebesar Rp3.000 dan tarif untuk menunggu sebesar Rp30.000 perjam.
Tarif yang berlaku saat ini adalah Rp5.000 untuk pertama membuka pintu (flag fall), tarif perkilometer sebesar Rp2.500 dan tarif menunggu sebesar Rp25.000 perjam.
Namun Gubernur belum dapat memastikan waktu pemberlakuan tarif baru tersebut tapi mengatakan secepatnya.
"Kalau sudah ditetapkan, langsung diberlakukan," katanya.
Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Herry Rotty menyebut pihaknya setuju dengan tarif baru itu karena sesuai dengan keinginan Organda.
"Kami setuju dengan tarif baru ini karena sudah sesuai dengan keinginan Organda, tidak dikurangi sama sekali," katanya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Nurachman menyebut bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kenaikan tarif tersebut masih dalam proses persetujuan instansi-instansi terkait.
"Kalau sore ini ditandatangani Gubernur, besok sudah berlaku," katanya ketika dihubungi lewat telepon.
Nurachman menyebut pemberlakuan tarif di lapangan akan tergantung dari perusahaan taksi masing-masing, karena yang ditetapkan adalah tarif batas atas.
***8***
(A043/B/M007)
(T.A043/B/M007/C/M007) 10-06-2008 16:13:57
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Artikel PRJ

1000302 6/10/2008 14:38:07
SPEKTRUM

PESTA RAKYAT ITU BERNAMA PEKAN RAYA JAKARTA

Oleh: Arie Novarina
Sejak tahun 1968, untuk memperingati ulang tahun DKI Jakarta, sebuah perhelatan besar digelar yaitu Pekan Raya Jakarta di Monas, Jakarta Pusat.
Awalnya bernama "Djakarta Fair", pameran tahunan terbesar di Indonesia itu lama kelamaan berubah namanya menjadi Jakarta Fair (ejaan baru) yang kemudian berubah menjadi Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Meskipun dinamai "pekan" namun pelaksanaannya berlangsung selama sebulan, mulai pertengahan Juni hingga pertengahan Juli setiap tahun.
Begitu pula tahun 2008 ini dimana PRJ kembali digelar tanggal 12 Juni hingga 13 Juli yang akan datang.
Sesuai tradisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan ajang tahunan tersebut, seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada tahun 1968 yang melepaskan beberapa merpati pos sebagai tanda pembukaan pameran.
Sebanyak 1.600 pedagang telah menyatakan ikut serta dalam PRJ 2008 yang mengambil tema "Melalui Jakarta Fair, Marilah Kita Saling Mengisi, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia."
Bertambah sekitar 500 pedagang dari tahun sebelumnya, PRJ 2008 diharapkan dapat menyedot pengunjung sebanyak tiga juta orang dengan total transaksi diharapkan melampaui angka Rp1 triliun.
Tahun lalu, ajang itu menarik 2,5 juta pengunjung dan transaksi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun kenaikan harga BBM pada 24 Mei yang lalu tak urung membuat daya beli masyarakat menurun sehingga Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo merasa perlu mengingatkan pengelola PRJ, PT Jakarta International Expo (PT JIE) untuk mengusahakan diskon tambahan bagi "pesta" diskon itu.
"Saya minta kepada para eksekutor dan para retail agar tidak hanya memberikan harga promosi di sana. Selama ini memang diberikan harga promosi tapi saya minta agar diberikan harga promosi plus diskon sehingga dalam keadaan yang sulit, masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih baik, lebih kompetitif di situ," kata Gubernur.
Selain memberikan diskon, pihak pengelola juga menjawab "tantangan" itu dengan menyediakan pasar murah khusus bagi para pemegang kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jakarta yang mencapai 157.515 orang.
"Pasar murah ini khusus untuk pemegang kartu BLT. Untuk dapat berbelanja, harus menunjukkan kartu BLT dan tidak dapat diwakilkan," kata Ketua Panitia PRJ 2008 sekaligus Presiden Direktur PT JIE Hartati Murdaya.
Ia menyebut pihaknya menghimbau pabrik-pabrik yang memproduksi barang konsumsi untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
Sementara untuk pengunjung biasa, Hartati memastikan bahwa PRJ akan tetap memanjakan mereka dengan beragam produk yang dijual dengan harga diskon.
Untuk lebih menarik pengunjung berbondong-bondong ke arena PRJ, panitia juga memutuskan untuk tidak menaikkan tiket masuk bagi pengunjung.
Tiket masuk PRJ dipatok sebesar Rp15.000 pada hari Senin-Jumat dan Rp20.000 pada Sabtu-Minggu, dengan harga khusus bagi beberapa golongan masyarakat seperti lansia, anak-anak, TNI dan yayasan.
Dan untuk semakin memeriahkan suasana, puluhan grup band juga akan tampil di beberapa panggung yang tersebar diseluruh arena, mulai dari grup band yang sudah ternama seperti Gigi, Kerispatih, Nidji, Dewa dan lain-lain serta grup band baru.
Hartati juga membanggakan ikon PRJ 2008 yakni replika Candi Borobudur yang dibangun di depan arena Pasar Gambir berukuran 40x10 meter.
"Di replika ini, pengunjung dipersilahkan untuk foto-foto sepuasnya. Tapi asal diingat agar tidak menginjak replika ini, karena dibangun dari gabus," kata Hartati.
Salah satu ikon Jakarta yang lain juga dikerahkan untuk semakin memeriahkan pelaksanaan PRJ yakni moda transportasi "busway" Transjakarta.
Jika pada hari normal, belum ada rute busway yang melalui arena PRJ, namun beberapa bus Transjakarta akan disiapkan untuk mengangkut penumpang ke kawasan itu.
Busway itu akan menunggu pengunjung di halte Monas dan akan melewati halte antara lain halte Gambir, Istiqlal dan Juanda serta melintasi jalan Garuda, Jl. Benyamin Sueb dan berakhir di halte khusus Gambir Expo.

Awal Pasar Malam
PRJ pertama diadakan pada tahun 1968 di Taman Monumen Nasional (Monas) hingga tahun 1991.
Semakin diminatinya pameran tersebut membuat Pemprov DKI berinisiatif memindahkan PRJ dari Taman Monas yang hanya seluas tujuh hektar ke kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 44 hektar.
Ide "menyatukan berbagai pasar malam di Jakarta" itu pertama kali dimunculkan oleh Pemerintah DKI yang kala itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin (almarhum) pada tahun 1967.
Bang Ali (panggilan akrab Ali Sadikin) menginginkan untuk membuat suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung dalam waktu yang lama.
Pemprov kemudian membentuk panitia sementara yang dipercayakan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Kemudian, agar lebih sah atau resmi, Pemprov menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 1968 yang antara lain menetapkan bahwa PRJ akan menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang Hari Ulang Tahun Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni.
Sebuah yayasan yang diberikan nama Yayasan Penyelenggara Pameran dan Pekan Raya Jakarta juga dibentuk sebagai badan pengelola PRJ.
Sesuai Perda No.8/1968 tersebut tugas yayasan ini bukan hanya menyelenggarakan PRJ saja tetapi juga sebagai penyelenggara Arena promosi dan Hiburan Jakarta (APHJ) yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun.
Umumnya, PRJ berlangsung selama 30-35 hari namun PRJ 1969 memecahkan rekor penyelenggaraan terlama yakni 71 hari.
Dalam 41 tahun penyelenggaraan PRJ, arena pasar malam itu lambat laun bermutasi menjadi ajang pameran modern.
Dari sekedar menawarkan produk-produk konsumsi, PRJ kemudian mulai memunculkan panggung hiburan, mengikuti perkembangan jaman dan permintaan masyarakat.
Munculnya kafe dan "tempat nongkrong" lainnya juga membuat PRJ semakin menarik bagi anak muda yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah transaksi bagi para peserta pameran.
Satu hal unik lainnya yang sangat lekat dengan PRJ adalah makanan tradisional kerak telor yang banyak dijual di ajang pameran.
Pihak pengelola selalu memberikan tempat bagi makanan khas Jakarta itu sehingga tak ayal, pengunjung pun kerap mengasosiasikan kerak telor dengan PRJ, seperti Ika Candra (36), warga Depok.
"Yang saya tunggu di PRJ itu kerak telornya, karena kalau diluar PRJ entah kenapa, tidak tertarik buat makan," katanya.
***5***
(T.A043*M011)
(T.A043/A/M011/C/M011) 10-06-2008 14:35:20
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Pasar Murah PRJ

0900516 6/9/2008 18:59:18
IBUKOTA DAN DAERAH

PENGELOLA PRJ SIAPKAN PASAR MURAH UNTUK PENERIMA BLT

Jakarta, 9/6 (ANTARA) - Pengelola Pekan Raya Jakarta (PRJ) memberikan layanan (servis) khusus pasar murah bagi para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di arena PRJ yang akan dimulai tanggal 12 Juni hingga 13 Juli.
"Kami menyelenggarakan Pasar Murah ini khusus untuk para penerima BLT, letaknya didepan gedung Pusat Niaga," kata Direktur Pemasaran (Marketing Director) PT JIE Ralph Scheunaman dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Pasar murah itu akan berisi berbagai kebutuhan konsumsi dengan harga yang miring.
Ketua Panitia PRJ 2008 Hartati Murdaya yang juga Presiden Direktur Jakarta International Expo (JIE) mengatakan pasar murah adalah salah satu kegiatan khusus yang diadakan karena tahun 2008 adalah tahun khusus dimana terjadi kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 28,7 persen yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.
Pasar Murah itu akan dibuka setiap sore selama penyelenggaraan PRJ. Pembeli harus dapat menunjukkan kartu penerima BLT untuk dapat melakukan transaksi.
"Kami menghimbau pabrik-pabrik yang mempunyai barang konsumsi untuk mengisi pasar murah ini," kata Hartati.
PRJ 2008 mengambil tema "Melalui Jakarta Fair, Marilah Kita Saling Mengisi, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia" dan akan menampilkan sekitar 1.600 pedagang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya lebih banyak yaitu sekitar 500 pedagang.
Untuk memudahkan pengunjung, panitia membuat "zoning" produk yakni Hall A akan diisi produk seperti furnitur, karper, material interior bangunan dan aksesoris furnitur.
Hall B dan C akan diisi stand dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah se-Indonesia, BUMN dan media masa.
Sementara Hall D akan diisi aneka produk mulai dari perbankan, elektronika, telekomunikasi, alat kesehatan, alat olahraga dan kosmetika.
Hall E akan diisi stand fashion, kerajinan tangan, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan sekolah, buku dan media masa serta ruang terbuka pameran akan diisi oleh perusahaan seperti otomotif, rokok, makanan dan minuman.
Harga tiket masuk dipatok sebesar Rp15.000 pada hari Senin-Jumat dan Rp20.000 pada Sabtu-Minggu. PRJ akan dibuka mulai pukul 15.30-22.00 WIB pada hari Senin-Kamis, pada hari Jumat jam bukanya diperpanjang hingga pukul 23.00 WIB sedangkan pada hari Sabtu-Minggu PRJ akan dibuka pada pukul 10.00-23.00 WIB.
***8***
(T.A043/B/A033)
(T.A043/B/A033/A033) 09-06-2008 18:56:33
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Demo Guru Bantu

0900501 6/9/2008 18:43:24
IBUKOTA DAN DAERAH

RATUSAN GURU BANTU DEMO TUNTUT DIANGKAT TAHUN INI

Jakarta, 9/6 (ANTARA) - Ratusan guru bantu kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota Jakarta, Senin, menuntut pengangkatan status mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Aksi demonstrasi yang sudah berlangsung beberapa kali itu kembali dilakukan karena para guru bantu merasa kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tidak segera mengangkat mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan Guru Bantu.
"Kami tidak perlu janji-janji palsu lagi. Kalau kali ini juga tidak dihiraukan, kami terpaksa melakukan langkah yang sebetulnya berat, yaitu melalui jalur hukum," kata Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) DKI Jakarta Syarifah Efiana dalam orasinya.
Kekecewaan guru bantu tersebut menyebabkan mereka merasa putus asa setelah beberapa kali audiensi dengan Pemprov dan berniat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
"Kami akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Kami akan laporkan dengan tuduhan penipuan," kata Syarifah.
Data FKGBI mencatat jumlah guru bantu di Jakarta sebanyak 6.882 orang dan Syarifah menyebut bahwa mereka belum menerima gaji sejak April 2008.
Aksi demo tersebut berakhir setelah perwakilan FKGBI ditemui oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI dimana Syarifah menyebutkan bahwa mereka dijanjikan akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2009.
"Mereka silakan bilang begitu, tetapi perjuangan kita tetap supaya jadi PNS pada tahun ini," kata Syarifah.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Prijanto menyebut bahwa DKI Jakarta tidak mampu mengangkat semua guru bantu karena keterbatasan anggaran.
"DKI Jakarta tidak mampu mengangkat semua guru bantu karena 'kamar' (posisi) untuk guru bantu di sekolah-sekolah negeri sudah penuh. Berbeda dari provinsi lain, mereka sudah bisa langsung masuk sekolah negeri, jadi begitu ada kebijakan diangkat, bisa langsung diproses administrasi," kata Wagub.
Wagub menyebut bahwa Pemprov DKI sudah melaksanakan amanat PP No43 tahun 2007.
"Hanya ada 777 'kamar' yang bisa dimasuki oleh guru bantu. Itu sudah kita laporkan, sisanya tidak tertampung di negeri. Kalau mau diangkat, maka Depdiknas yang harus mengangkat. Itu sudah kita beri saran," katanya.
Setelah melakukan orasi, para guru bantu kemudian membubarkan aksi dengan tertib meskipun menyatakan akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 09-06-2008 18:40:38
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Wednesday, July 9, 2008

BUS GANDENG TRANSJAKARTA DILUNCURKAN

0800165 6/8/2008 15:16:59
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 8/6 (ANTARA) - Pengguna "busway" Transjakarta semakin dimanjakan dengan diluncurkannya sepuluh armada bus gandeng di koridor Kampung Melayu-Ancol, Minggu.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo secara resmi melepas bus gandeng tersebut di halte Ancol, Minggu, dan menyatakan harapannya agar semakin banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke bus Transjakarta demi mengurangi kemacetan.
"Saya berharap pengoperasian bus gandeng itu ditempatkan di jalur yang padat sehingga keberadaannya mampu menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke bus Transjakarta," katanya.
Kesepuluh bus gandeng tersebut merupakan tahap awal realisasi penyediaan bus gandeng yang direncanakan sebanyak total 30 bus.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman menyebut sisa 20 bus gandeng lainnya saat ini sedang dalam proses produksi namun menyebut bahwa ditargetkan bus gandeng tersebut akan dioperasikan semuanya pada tahun ini.
"Sebanyak 13 unit bus sedang dalam proses produksi di karoseri yang dilakukan oleh PT Ekasari Lorena sebagai pemenang tender dan 7 unit tahap berikutnya yang juga akan delelang secara terbuka," ujar Nurachman.
Koridor V (Kampung Melayu-Ancol) dipilih sebagai tempat pengoperasian bus gandeng karena koridor tersebut merupakan koridor padat penumpang sekaligus merupakan koridor yang jalannya lurus sehingga memudahkan pengoperasian.
Selain itu, koridor V dipilih untuk semakin memudahkan masyarakat berwisata ke salah satu ikon Jakarta yakni Ancol dan disebut Nurachman dapat menjadi daya tarik sendiri bagi tempat wisata pantai itu.
Harga tarif sementara itu masih sama dengan tarif busway biasa yakni Rp3.500. Namun demikian Pemprov mengisyaratkan bahwa tarif busway akan berbeda, disesuaikan dengan jarak tempuh.
Sementara itu, Gubernur juga menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan para pengelola Transjakarta untuk semakin profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat, antara lain mengenai perawatan armada bus.
"Saya tidak mau dengar lagi ada halte busway yang rusak dan ada bagian bus yang mengeluarkan asap. Dan itu sebagai bukti bahwa perawatan yang kita lakukan itu belum baik," katanya.
Dalam acara peluncuran, Gubernur menaiki salah satu bus gandeng tersebut dari Ancol menuju Senen didampingi oleh Nurachman maupun perwakilan dari konsorsium pengelola Transjakarta, Ketua Organda DKI Herry Rotty.
***8***
(T.A043/B/T010/T010) 08-06-2008 15:14:15
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

REVISI KENAIKAN UMP 2008 DKI TERANCAM "DEADLOCK"

0600418 6/6/2008 19:00:49
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 6/6 (ANTARA) - Unsur Serikat Pekerja di Dewan Pengupahan DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI untuk memfasilitasi perundingan revisi Upah Minimum Regional (UMP) karena terancam mengalami jalan buntu (deadlock).
"Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera menginstruksikan Kepala Dinas Tenakerja dan Transmigrasi untuk memfasilitasi perundingan revisi UMP 2008," kata Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Gibson Sihombing seusai melakukan pembahasan dengan Dewan Pengupahan di Jakarta, Jumat.
Serikat buruh mengajukan revisi UMP DKI dengan meminta kenaikan sebesar 30 persen dengan alasan menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM yang naik rata-rata 28,7 persen pada 24 Mei lalu.
Jalan buntu revisi UMP 2008 DKI menurut Gibson karena unsur pengusaha dan pemerintah di Dewan Pengupahan tidak bersedia melakukan revisi dengan alasan masing-masing.
"Unsur Pengusaha menolak kenaikan UMP karena kenaikan BBM juga memberatkan pengusaha, sehingga revisi tidak bisa dilakukan. Sementara Pemerintah menolak karena mengacu pada ketentuan Kepmenakertrans No. Kep. 226/MEN/2000 bahwa kenaikan UMP dilakukan sekali dalam setahun," kata Gibson.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyatakan bahwa UMP akan dinaikkan mulai Juni, seusai mengikuti usai rapat kerja (raker) dengan PAH III DPD RI di Jakarta, Rabu (28/5) yang lalu.
Serikat Buruh DKI menggunakan pernyataan Menakertrans tersebut untuk meminta Pemprov segera melakukan pembahasan revisi UMP DKI 2008 dan meminta Menakertrans agar mengeluarkan surat keputusan tentang revisi tersebut.
"Kami juga mendesak Menakertrans untuk mengeluarkan surat tentang revisi UMP 2008 sebagaimana pernyataannya itu," kata Gibson.
DKI Jakarta menurut Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Endang Sunarto pernah melakukan revisi UMP pada tahun 2001 di tengah tahun karena adanya aksi dari buruh yang melakukan demo menuntut kenaikan upah dan Serikat Buruh menyatakan akan melakukan aksi serupa jika tuntutan revisi tersebut tidak diakomodasi.
UMP DKI Jakarta tahun 2008 sebesar Rp972.604 hanya 92 persen dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang didapat dari survei tahun 2007 yakni sebesar Rp1.055.000 perbulan.
Asosiasi Serikat Buruh menilai angka tersebut dinilai hanya layak bagi buruh yang masih "single", tidak untuk buruh yang sudah mempunyai keluarga sehingga mereka menuntut kenaikan UMP dan bukan hanya uang transpor, karena kenaikan BBM dinilai akan memberikan efek domino terhadap kenaikan barang dan jasa lainnya.
***8***
(T.A043/B/A033)
(T.A043/B/A033/A033) 06-06-2008 18:58:05
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

GUBERNUR DKI PERTANYAKAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG TARIF ANGKUTAN

0600300 6/6/2008 16:35:40
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 6/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mempertanyakan keputusan DPRD tentang penentuan kenaikan tarif angkutan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD mengubah keputusan Komisi B sehingga disebut Gubernur membingungkan.
"Saya gak tahu prosesnya bagaimana, pimpinan Dewan kemudian mengambil alih keputusan yang disepakati di Komisi B ini," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Jumat.
Permasalahannya kemudian, kata Gubernur, adalah keabsahan dari penentuan tarif oleh Rapim tersebut karena berdasarkan kewenangan, Komisi B berhak melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi.
Pemprov mengajukan tarif angkutan umum yang baru untuk bus kecil sebesar Rp2.900, bus sedang sebesar Rp2.340, bus reguler Rp2.280 dan bus patas Rp2.400. Tarif pelajar ditetapkan sebesar Rp700 kecuali bus kecil.
Komisi B kemudian melakukan pembahasan dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) dan melakukan pembulatan dari tarif yang diusulkan Pemprov.
Komisi B menetapkan tarif bus kecil sebesar Rp3.000 dan tarif bus sedang, bus reguler dan bus patas disamakan menjadi Rp2.500. Tarif pelajar dinaikkan Komisi B menjadi Rp1.000 kecuali bagi bus kecil.
Ketika putusan tersebut disampaikan ke Rapim DPRD, Rapim menurunkan tarif tersebut menjadi untuk bus kecil Rp2.900 (turun Rp100 dan dikembalikan seperti usul awal dari Pemprov) dan tarif bus sedang, bus reguler dan bus patas disamakan menjadi Rp2.400 (turun Rp100). Tarif pelajar juga diturunkan Rapim menjadi Rp700 kecuali bagi bus kecil, sama seperti usulan Pemprov.
Ketua DPRD Ade Surpriatna menyebut perubahan dilakukan kepada rekomendasi Komisi B karena pembulatannya yang terlalu jauh dari usulan Pemprov.
Gubernur menyebut perubahan keputusan itu meskipun di satu sisi mungkin membantu masyarakat karena tarif diturunkan tetapi membingungkan karena seharusnya Rapim tidak melakukan perubahan lagi karena keputusan Komisi B harusnya sudah merupakan keputusan Dewan.
"Ya, tetapi Dewan jangan 'tricky' (licik) kayak begitu, yang mutusin itu Komisi B. Komisi B itu Dewan atau bukan?" katanya.
Gubernur menyatakan belum akan menetapkan tarif baru dan akan meminta penjelasan Dewan terlebih dahulu.

(A043)
(T.A043/B/I011/C/I011) 06-06-2008 16:32:57
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

KENAIKAN TARIF ANGKUTAN UMUM BELUM SELESAI DIBAHAS

0500495 6/5/2008 18:47:56
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 5/6 (ANTARA) - Kenaikan tarif angkutan umum di DKI Jakarta belum dapat diterapkan karena masih adanya perbedaan dalam penentuan tarif antara Komisi B dan Rapat pimpinan (Rapim) DPRD.
"Ada keputusan dari Komisi B bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda. Tapi ternyata dari surat Ketua Dewan, ada angka yang sedikit berbeda. Jadi saya mempertanyakan hal ini. Saya minta ini diklarifikasi, jangan sampai nanti menjadi hal yang kurang baik," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Kamis.
Rapim DPRD pada Rabu (4/6) malam mengubah tarif yang disetujui oleh Komisi B sebelumnya, dan menurunkannya sehingga lebih mendekati tarif awal yang diajukan Pemprov.
Pemprov mengajukan tarif baru angkutan umum untuk bus patas sebesar Rp2.400 untuk umum dan Rp700 untuk pelajar. Sementara untuk bus reguler, tarif baru yang diusulkan adalah Rp2.280 untuk umum dan Rp700 untuk pelajar, bus sedang sebesar Rp2.340 untuk umum dan dan Rp700 untuk pelajar, serta tarif bus kecil (mikrolet, KWK, APB) menjadi Rp2.900 untuk umum dan pelajar.
Komisi B DPRD setelah mendengarkan keterangan dari DTKJ dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif tersebut.
Tarif bus patas, bus reguler dan bus sedang dinaikkan menjadi Rp2.500, sementara bus kecil dinaikkan menjadi Rp3.000, sementara tarif pelajar dinaikkan dari Rp700 menjadi Rp1.000.
Rapim DPRD kemudian melakukan penurunan tarif sehingga tarif bus patas, bus reguler dan bus sedang menjadi Rp2.400 dan bus kecil menjadi Rp2.900 sementara tarif pelajar tetap Rp700.
Ketua DPRD Ade Surapriatna menyebut rapim melakukan penurunan tarif karena tarif yang ditentukan Komisi B terlalu jauh dari tarif yang diusulkan Pemprov.
"Ini dibuat di rapim berdasarkan tarif yang diusulkan Pemprov. Memang berbeda dengan keputusan Komisi B," katanya ketika dihubungi lewat telepon.
DPRD telah mengembalikan keputusan tarif tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan, namun Gubernur menyebut dirinya hendak melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sehingga tarif baru itu belum bisa ditetapkan secepatnya.
Sementara itu, di lapangan, beberapa pengusaha angkutan umum melakukan penyesuaian sendiri terhadap kenaikan harga BBM dengan menaikkan tarif sendiri.
Bus sedang seperti mikrolet dan Kopaja misalnya, memberlakukan tarif sebesar Rp2.500 dan bus kecil memberlakukan tarif hingga Rp4.500.
***8***
(T.A043/B/A033)
(T.A043/B/A033/A033) 05-06-2008 18:45:11
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PEMPROV DKI SIAP HADAPI GUGATAN DEPAG TENTANG RS HAJI

0500407 6/5/2008 17:13:08
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 5/6 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi gugatan Departemen Agama (Depag) terkait kepemilikan RS Haji.
"Pemprov siap menghadapi gugatan karena ada dasar hukum dan bukti," kata Wakil Gubernur Prijanto di Balaikota Jakarta, Kamis.
Depag mengajukan gugatan kepada Pemprov DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan antara lain agar Pemprov melepas kepemilikan saham di RS Haji, pengelolaan RS Haji diserahkan ke Depag serta menuntut agar Pemprov menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan Pemprov pada 22 Maret lalu tidak sah.
Sementara itu, Wagub menyambut baik masuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan penyelidikan di RS Haji meskipun hal itu berarti pengambilalihan RS Haji oleh Pemprov yang rencananya dilakukan tanggal 22 Juni mendatang akan tertunda.
"BPK sudah masuk ke RS Haji Senin kemarin. Saya belum tahu itu audit atau pemeriksaan, tapi adanya pemeriksaan dari luar, itu perkembangan bagus," katanya.
Dengan adanya pemeriksaan itu, keberadaan Departemen Kesehatan (Depkes) sebagai pengelola sementara di RS Haji diperkirakan akan diperpanjang dari masa tugas awalnya selama tiga bulan.
"Tidak apa-apa, keberadaan BPK di RS Haji kan untuk mencari kebenaran. Yang penting pelayanan masyarakat tidak terganggu," kata Wagub.
Perselisihan antara Pemprov DKI dengan Depag terjadi sejak Pemprov sebagai pemegang saham terbesar memutuskan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa yang melantik Komisaris Utama Museno dan Direktur Utama (Dirut) Shalimar Salim.
Depag menyatakan RUPS tersebut tidak sah sehingga kepemimpinan baru tersebut tidak dapat diterima dan melakukan aksi penguncian terhadap aset rumah sakit.
Pemprov melakukan aksi pendobrakan terhadap gembok yang dipasang di RS pada tanggal 24 Maret agar Dirut hasil RUPS LB Shalimar Salim dapat berkantor di rumah sakit tersebut.
Pertikaian antara keduanya sempat dibahas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memutuskan agar Depkes mengambil alih pengelolaan sementara selama tiga bulan sementara menunggu hasil penyelidikan.
***8***
(T.A043/B/M007)
(T.A043/B/M007/M007) 05-06-2008 17:10:27
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Sunday, July 6, 2008

EMPAT WILAYAH KOTA JAKARTA TERIMA ADIPURA

0500279 6/5/2008 15:12:59
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 4/6 (ANTARA) - Empat wilayah kota Jakarta menerima penghargaan Adipura untuk kategori kota Metropolitan, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan pada acara peringatan hari Lingkungan Hidup Nasional 2008 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Penghargaan Adipura untuk kategori Metropolitan diberikan, yakni Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Surabaya, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
Penghargaan Adipura untuk empat wilayah kota Jakarta selanjutnya diserahkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada para walikota di kantor Gubernur, Jl. Merdeka Selatan, Kamis.
"Penghargaan ini selain merupakan kehormatan, juga merupakan pengakuan bahwa keempat wilayah tersebut layak memperoleh predikat terbersih," kata Gubernur dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur sempat menyatakan kekecewaannya karena Jakarta Timur tidak menerima penghargaan untuk kebersihan kota itu, dan menyatakan bahwa hal itu akan menjadi pekerjaan rumah untuk tahun selanjutnya.
Selain Adipura, Jakarta juga memperoleh penghargaan bagi "best location" untuk Taman Surapati (Jakarta Pusat) dan Pasar Sunter Hijau (Jakarta Utara).
Untuk penghargaan bagi sekolah, Jakarta memperoleh penghargaan Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan) bagi SD Citra Alam Ciganjur, Jakarta Selatan.
Dua sekolah lainnya memperoleh Penghargaan Model Sekolah Adiwiyata yakni SD Negeri 12 Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan SMP Negeri 103 Cijantung Jakarta Timur.
"Penghargaan ini patut kita syukuri dan kita sambut dengan rasa bangga. Namun yang lebih penting lagi bahwa penghargaan tersebut juga harus mampu memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi," kata Gubernur.
Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Budirama Natakusumah menyebut bahwa Jakarta Timur tidak mendapatkan Adipura karena tidak memenuhi standar nilai yang baru.
"Tahun ini sistem penilaian Program Adipura berubah batas minimal dari sebelumnya 71 menjadi 73," kata Budirama.
(A043/B/Z003)

(T.A043/B/Z003/C/Z003) 05-06-2008 15:10:16
NNNN

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

AIR PASANG DIPERKIRAKAN AKAN BERTAMBAH TINGGI

0400384 6/4/2008 16:25:18
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 4/6 (ANTARA) - Permukaan air pasang yang melanda kawasan pesisir Jakarta Utara diperkirakan akan semakin tinggi pada hari Rabu (4/6) malam.
"Ketinggian air mencapai 207 sentimeter semalam, tapi kami perkirakan malam ini akan lebih tinggi lagi," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu.
Sementara itu, Satkorlak mencatat adanya rob (genangan akibat hempasan air pasang) di daerah Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara setinggi 10-20 sentimeter pada Rabu pagi hingga pukul 10.00 WIB.
Ketinggian air antara 10-20 sentimeter itu dialami RT19 RW15 dan RT18 RW17, sementara ketinggian pintu air Pasar Ikan tercatat setinggi 195 sentimeter dan ketinggian Waduk Pluit adalah 175 sentimeter.
Manager Crisis Center Satkorlak Heru Joko menyebut untuk sementara belum ada genangan air yang berlebihan yang membutuhkan penanganan bencana maupun evakuasi, namun demikian, pihaknya akan tetap siaga hingga hari Minggu (8/6).
"Kondisi tanggul, sementara tampakya baik, tapi karena semalam memang air pasang tidak terlalu besar. Mungkin nanti malam akan bertambah besar," katanya.
Gubernur juga melakukan peninjauan ke lokasi banjir, Selasa (3/6) malam dan menyatakan bahwa tanggul sementara yang terdiri dari anyaman batu atau "gronjong" telah berfungsi dengan baik, dan kebocoran yang terjadi disekitar terminal batu bara disebabkan karena tanggul di daerah itu belum terpasang sempurna.
Fauzi juga menyatakan kegembiraannya terhadap kesiapan warga untuk mengantisipasi serangan air pasang bulan ini yang diperkirakan akan lebih tinggi dari biasanya, karena merupakan siklus 18 tahunan.
"Meskipun prihatin, dalam batas tertentu saya gembira karena warga sudah siap, tidak terkejut, sehingga kecil kemungkinan timbulnya korban," katanya.
Gubernur juga menyebut bahwa ia tidak melihat kepanikan melanda penduduk sekitar, ditunjukkan dengan tidak adanya eksodus atau pengungsian besar-besaran, meskipun pihak berwenang setempat telah menyiapkan daerah pengungsian jika terjadi rob.
"Saya asumsikan, petunjuk (evakuasi) sudah tersosialisasikan dengan baik," katanya.

(T.A043/B/N001)
(T.A043/B/N001/N001) 04-06-2008 16:22:53
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

SELEPAS INSIDEN SERANGAN, IZIN PENGGUNAAN TAMAN MONAS DIPERKETAT

0400370 6/4/2008 16:16:53
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 4/6 (ANTARA) - Selepas insiden penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang menyebabkan kerusakan di Taman Monas, Pemprov DKI berniat untuk memperketat izin penggunaan taman tersebut.
"Sekarang akan kita perketat. Menggunakan Monas harus benar-benar izin dengan syarat-syarat dan ditandatangani (oleh pelaku kegiatan)," kata Wakil Gubernur (Wagub), DKI Prijanto di Balaikota Jakarta, Rabu.
Syarat yang akan diajukan dalam surat perjanjian itu antara lain bahwa pengguna taman Monas tidak boleh melakukan perusakan kepada taman yang menjadi ikon Jakarta itu.
Bentrokan berdarah yang terjadi hari Minggu (1/6) menyebabkan belasan korban dirawat di rumah sakit dan Taman Monas hancur berantakan.
Banyak sampah dan tanaman rusak menyebabkan Pemprov dan Pemkot Jakarta Pusat harus mengeluarkan biaya perawatan ekstra sehingga Wagub menyebut pihaknya akan menetapkan aturan-aturan ketat bagi penggunaan Monas baik untuk melakukan kegiatan ataupun berunjuk rasa.
"Aturan ini diadakan biar masyarakat ada rasa saling memiliki," kata Wagub.
***8***
(T.A043/B/Z003)
(T.A043/B/Z003/Z003) 04-06-2008 16:14:28
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

ORGANDA KECEWA DENGAN TARIF BARU ANGKUTAN UMUM

0400253 6/4/2008 14:25:39
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 4/6 (ANTARA) - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyatakan tidak puas dengan kenaikan tarif angkutan yang ditetapkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebesar 17-20 persen.
Dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD DKI, Rabu, Organda mengajukan usulan kenaikan tarif angkutan umum mulai 25-50 persen.
"Usulan Organda tidak pernah didengar Dishub. Selama ini usulan Organda tidak ada, tapi setelah disampaikan malah tidak didengar dan diperhatikan," kata Ketua Organda DKI Herry Rotty seusai pertemuan.
Herry menyebut kenaikan tarif yang diusulkan DTKJ itu bisa menyebabkan terjadinya penolakan di lapangan dan bisa memicu gejolak sosial masyarakat.
Namun Herry memastikan Organda tidak akan melakukan aksi mogok operasi.
Ketua Komisi B DPRD DKI Aliman A'at mengatakan DPRD menyetujui kenaikan sebesar rata-rata 22 persen karena adanya pembulatan yang dilakukan untuk mempermudah pembayaran.
"Dari angka yang diusulkan DTKJ, dibulatkan ke pecahan terdekat. Misalnya Rp2.380 menjadi Rp2.500," katanya.
Aliman juga menginginkan dilakukan penertiban terhadap supir angkutan yang menaikkan tarif sendiri, lebih tinggi dari yang ditentukan DTKJ.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan menyetujui keputusan DPRD antara lain karena perhitungan kepraktisannya.
"Saya kira keputusan apa pun, harus mengandung aspirasi dari berbagai pihak. Bukan hanya penumpang tapi pengusaha juga," katanya.
Ketua DTKJ Edie Toet Hendratno menyebut pembulatan yang dilakukan DPRD adalah untuk tarif diatas Rp2.000 menjadi Rp2.500.
Sementara tarif untuk pelajar dari Rp700 dinaikkan menjadi Rp1.000.
***8***
(A043)/B/A011)
(T.A043/B/A011/C/A011) 04-06-2008 14:23:15
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

TIGA FRAKSI DPRD MASIH BELUM SETUJUI PEMBENTUKAN PT. MRT

0300604 6/3/2008 20:10:05
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 3/6 (ANTARA) - Pembentukan PT. MRT yang akan menangani transportasi bawah tanah (subway) terancam molor setelah tiga fraksi anggota Pansus di DPRD DKI Jakarta menyatakan ingin membahas masalah teknis sebelum menyetujui pembentukan BUMD tersebut.
Wakil Ketua DPRD merangkap Ketua Pansus Pembentukan BUMD dan Penyetoran Modal, Maringan Pangaribuan menyebutkan tiga fraksi yakni FPKS, FPPP dan FPAN minta waktu seminggu sebelum melangsungkan paripurna karena masih mau menuntaskan masalah teknis.
"Seharusnya Pansus tidak mengurusi masalah teknis. Itu akan dibicarakan di tahap selanjutnya," kata Maringan ketika ditemui di kantornya di Gedung DPRD, Jl. Kebon Sirih Jakarta, Selasa.
Rapat Pansus tersebut akhirnya diskors untuk memberikan kesempatan bagi ketiga fraksi tersebut menanyakan masalah teknis, namun Maringan menyebut bahwa jika belum terjadi kesepakatan maka pihaknya akan membentuk Panmus (Panitia Musyawarah).
"Kita skors dulu rapat, kita beri tahu eksekutif ada fraksi yang masih ingin tahu masalah teknisnya. Kita lanjutkan besok, kalau tidak bisa juga, maka kita bentuk Panmus," katanya.
Maringan menyebut bahwa seharusnya Pansus tersebut tidak mengurusi masalah teknis, tetapi hanya untuk menyetujui pembentukan BUMD sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) bagi pembangunan MRT atau "subway" jurusan Lebak Bulus-Dukuh Atas.
Sementara mengenai subsidi bagi pembangunan subway, Maringan menyebut Pansus telah memutuskan bahwa subsidi yang diperkirakan sebesar Rp85 miliar pertahun itu layak, apalagi jika dibandingkan dengan subsidi terhadap bus jalur khusus "busway" Transjakarta yang nilainya mencapai ratusan miliar per tahun.

(T.A043)
(T.A043/C/I011/I011) 03-06-2008 20:07:39
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

KEMUDAHAN PERSYARATAN RUSUNAMI AKAN DIKAJI ULANG

0300587 6/3/2008 19:56:38
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 3/6 (ANTARA) - Kemudahan persyaratan dalam membangun rumah susun milik (rusunami) akan dikaji ulang oleh Pemprov untuk menjamin rusun tersebut tidak hanya sekadar memindahkan kekumuhan.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut permintaan pengembang agar Pemprov mempermudah beberapa hal seperti gedung parkir, pengurangan pajak dan retribusi bagi pengembangan rusunami tidak akan semuanya disetujui.
"Saya katakan, kalau itu untuk kebaikan kota ini, saya tidak keberatan. Tetapi ternyata dari hitung-hitungan dan kajian yang kita buat, gak bisa kalau gak ada aturan," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Selasa.
Gubernur mencontohkan jika rusunami dibangun sebanyak 4.000 unit di atas lahan seluas dua hektar tanpa tempat parkir, maka hal itu hanya akan menyebabkan kemacetan di jalan-jalan sekitar rusun tersebut.
"Sekarang dibayangkan saja, jika satu unit dihuni satu keluarga dengan dua anak, jadi kan ada 16.000 orang orang tambahan di tanah yang sempit itu. Itu kan terlalu padat," katanya.
Fauzi menyebut pihaknya meminta para ahli untuk mengkaji ulang persyaratan mana yang bisa diabaikan untuk pembangunan rusunami yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.
"Saya bilang tolong dikaji ulang, batasan-batasan mana yang bisa kita tolerir. Sebab membangun rusun milik dengan harga murah yang terjangkau, terus, persyaratannya mau diabaikan begitu saja? Yang terjadi kan akhirnya memindahkan kekumuhan. Itu yang kita tidak mau," katanya.
Lahan parkir merupakan salah satu hal yang diminta Gubernur dikaji lebih lanjut mengingat kelompok menengah sasaran rusunami itu adalah kelompok yang kemungkinan menggunakan mobil pribadi, sementara pengembang ingin menghapuskan persyaratan lahan parkir untuk menekan harga jual.
"Jika gak ada tempat parkirnya, pasti akan memadati jalan-jalan di sekitarnya. Kenyamanan buat penghuni rusun itu pasti akan berkurang," katanya.
Gubernur menyebut bahwa pengembang seharusnya tetap menyediakan fasilitas parkir, dan untuk menekan harga jual rusunami, lahan parkir itu dapat disewakan kepada penghuni.
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 03-06-2008 19:54:14
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PERAYAAN HUT JAKARTA TAHUN INI AKAN LEBIH SEDERHANA

0300543 6/3/2008 19:15:40
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 3/6 (ANTARA) - Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang mencapai puncak pada 22 Juni nanti akan berlangsung lebih sederhana dari biasanya, untuk menyesuaikan dengan kondisi selepas kenaikan harga BBM rata-rata 28,7 persen yang memberatkan rakyat.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut perayaan HUT Jakarta tahun ini akan lebih dititikberatkan kepada kegiatan-kegiatan yang berorientasi ke masyarakat seperti bakti sosial.
"Jadi nggak ada pesta hura-hura. Saya kira itu lebih sesuai dengan suasana sekarang. Tapi tentu kita tetap harus bersyukur, jadi tetap ada syukuran. Pesta kembang api di Ancol seperti biasanya, akan tetap ada, begitu juga Jakarta Fair," papar Gubernur ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Selasa.
Khusus untuk Jakarta Fair yang akan berlangsung di arena PRJ, Kemayoran mulai tanggal 12 Juni-14 Juli, Gubernur mengatakan bahwa dirinya berharap agar para pengusaha dapat memberikan diskon lebih besar dari biasanya.
"Kalau biasanya mereka menjual produk dengan harga promosi, untuk tahun ini saya minta untuk ditambah dengan diskon juga, agar semakin meringankan beban masyarakat," katanya.
Tahun ini, ajang tahunan Jakarta Fair itu diperkirakan akan lebih meriah dari tahun sebelumnya karena 500 pedagang baru akan bergabung sehingga total jumlahnya menjadi 1.600 pedagang.
Dengan semakin banyak pedagang, Gubernur juga mengingatkan pengelola Jakarta Fair untuk semakin memperketat pengamanan karena jumlah pengunjung diperkirakan akan meningkat.
Sementara itu, perayaan HUT Jakarta disebutnya akan tetap dilaksanakan di lima wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu dimana acara puncaknya adalah Rapat Paripurna DPRD.
"Puncak kegiatan adalah pada tanggal 22 Juni yaitu rapat paripurna DPRD yang tetap akan dilaksanakan meskipun hari Minggu," demikian Gubernur.
***5***
(T.A043/B/M007)
(T.A043/B/M007/M007) 03-06-2008 19:13:16
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

KENAIKAN TARIF ANGKUTAN UMUM JAKARTA RATA-RATA 20 PERSEN

0300482 6/3/2008 18:13:18
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 3/6 (ANTARA) - Kenaikan tarif angkutan umum DKI Jakarta rata-rata sebesar 20 persen kecuali untuk bus sedang (metromini, kopaja) yang naik sebesar 17 persen.
Usulan kenaikan tersebut diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas pertimbangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada DPRD untuk mendapat persetujuan, Senin (2/6) malam.
"Tadi malam sudah saya sampaikan ke DPRD dan sudah mulai dibahas tadi pagi. Kenaikan sebesar 17 sampai 20 persen," kata Gubernur di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Tarif baru yang disetujui DTKJ adalah bus patas sebesar Rp2.400 untuk umum dan Rp700 untuk pelajar. Sementara untuk bus reguler, tarif baru yang diusulkan adalah Rp2.280 untuk umum dan Rp700 untuk pelajar, bus sedang sebesar Rp2.340 untuk umum dan dan Rp700 untuk pelajar, serta tarif bus kecil (mikrolet, KWK, APB) menjadi Rp2.900 untuk umum dan pelajar.
Ketua DPRD Ade Surapriatna menyatakan pihaknya telah menerima surat permohonan persetujuan dari DTKJ bernomor38/I/DTKJ/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tersebut dan meneruskannya ke komisi B untuk dilakukan pembahasan.
"Gubernur minta persetujuan kenaikan tarif, harus dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD. Komisi B akan melakukan pengkajian, kenapa naiknya harus seperti ini," kata Ade.
Namun Ade menyebut bahwa pengkajian itu tidak akan dapat diselesaikan secepatnya seperti yang diharapkan Gubernur, karena DPRD masih harus melakukan pengkajian, termasuk memanggil Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk memberikan keterangan jika dinilai perlu.
Gubernur menyatakan dirinya berharap DPRD segera melakukan pembahasan hari Selasa sehingga Rabu (4/6) kenaikan tarif itu sudah dapat dijalankan, namun Ade menyebut Dewan harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
"Mekanismenya gak mungkin, kalau lewat Rapim saja, mungkin bisa. Tetapi kita mungkin akan mengundang Organda juga, yang pada prinsipnya akan butuh waktu," kata Ade.
Namun ia menyebut bahwa paling lambat hari Jumat (6/6) pembahasan diharapkan sudah selesai sehingga kenaikan tarif baru bisa diterapkan sejak Senin (9/6).
Kenaikan tarif tersebut lebih kecil dari yang diusulkan oleh Organda sebelumnya yang meminta kenaikan hingga 84 persen, namun lebih tinggi dari yang ditetapkan Departemen Perhubungan yakni sebesar rata-rata 15 persen.
Sementara itu, di lapangan, beberapa pengusaha angkutan umum melakukan penyesuaian sendiri terhadap kenaikan harga BBM dengan menaikkan tarif sendiri.
Bus sedang seperti mikrolet dan Kopaja misalnya, memberlakukan tarif sebesar Rp2.500 dan bus kecil memberlakukan tarif hingga Rp4.500.
Ade menyebut pihaknya akan berusaha menekan tarif tersebut agar tidak semakin membebani masyarakat, termasuk melakukan pembulatan angka agar memudahkan pembayaran.
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 03-06-2008 18:10:54
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

GUBERNUR HARAPKAN MASYARAKAT WASPADA HADAPI AIR PASANG

0300446 6/3/2008 17:16:39
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 3/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berharap masyarakat pesisir waspada dalam menghadapi rob atau air laut pasang akibat hempasan gelombang air laut yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Selasa (3/6) malam.
"Waktu melakukan pengecekan kesana, saya sudah sampaikan kepada masyarakat untuk waspada. Saya katakan, yang perlu dilakukan yang pertama adalah berhati-hati, karena banyak anak-anak, jangan sampai ada korban karena kecerobohan dan lain sebagainya," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Selasa.
Air pasang diperkirakan akan mencapai 2,2 meter, lebih tinggi dari biasanya yang rata-rata setinggi 2,18 meter.
Peringatan juga telah disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Bank Dunia Hangngjoo Hahm bahwa gelombang pasang yang akan merendam kawasan pesisir Jakarta Utara dan beberapa wilayah sekitarnya tahun ini diperkirakan lebih besar dari biasanya atau yang selama ini dialami warga, karena kali ini adalah siklus yang terjadi 18 tahun sekali.
"Hasil penelitian yang telah kami lakukan, dengan mempelajari siklus tahunan pasang dan surut air laut di sekitar Laut Jawa, terutama wilayah Teluk Jakarta, Pasar Ikan, dan wilayah pesisir pantai, seperti Ancol dan sekitarnya, maka akan terjadi pasang air laut yang ekstrem," kata Hangngjoo Hahm, di Jakarta, Kamis (29/5).
Sementara itu, jebolnya tanggul beberapa bulan yang lalu menyebabkan timbulnya kekhawatiran bahwa air pasang ini akan memakan korban lebih banyak dari yang terjadi awal Mei lalu.
Untuk mengantisipasi puncak air pasang, Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) telah membangun tanggul sementara tanggul darurat yang dibangun dari batu-batu kali yang dianyam dengan kawat atau disebut "gronjong" dan ditambah dengan karung pasir di pinggir.
Tanggul anyaman batu kali tersebut akan dibangun setinggi 2,5 meter, sehingga diharapkan dapat menahan air pasang tersebut dan akan dibangun di tiga tempat yakni Muara Baru, Pluit dan Luar Batang.
Tanggul darurat tersebut belum sepenuhnya selesai, namun Pemerintah Propinsi telah melakukan persiapan untuk mengantisipasi kerusakan yang mungkin disebabkan oleh rob.
"Memang pembuatan gronjong itu belum sepenuhnya tuntas, mudah-mudahan hari ini tuntas. Sebagian besar tanggul sudah selesai, tapi kalau (anyaman batu -red) itu tidak kencang, batunya akan bisa terseret arus, jadi berantakan lagi. Itu perlu diperiksa, dikencengin lagi," kata Gubernur.
Fauzi juga menyebutkan bahwa pembangunan tanggul permanen telah mulai dilakukan lelang sehingga awal Juli sudah mulai dibangun.
Tanggul permanen itu menurut Gubernur akan dapat diselesaikan pada akhir November.
***8***
(T.A043/B/A033)
(T.A043/B/A033/A033) 03-06-2008 17:14:16
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PEMBAHASAN KENAIKAN TARIF ANGKUTAN DIHARAPKAN SELESAI SELASA

0200551 6/2/2008 20:07:49
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 2/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengharapkan pembahasan mengenai kenaikan tarif angkutan umum dapat diselesaikan pada Selasa dan dapat segera diumumkan ke masyarakat.
"Saya belum menerima suratnya (tentang penetapan tarif -red), tapi saat ini mereka sedang berunding membahas kenaikan tarif angkutan umum. Saya minta hari ini selesai sehingga paling lambat besok besaran kenaikan tarif angkutan umum di DKI sudah diputuskan," kata Gubernur di Balaikota, Jakarta, Senin.
Kenaikan tarif tersebut sedang dibahas di Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), hasilnya akan diajukan oleh Gubernur untuk mendapat persetujuan DPRD.
Kepala Dinas Perhubungan, Nurachman mengatakan pihaknya hanya menyetujui kenaikan tarif sebesar 15 persen, namun Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) menginginkan kenaikan tarif hingga 50 persen jika pemerintah tidak memberikan subsidi kepada angkutan umum.
"Dishub menyetujui kenaikan 15 persen tapi kami menunggu hasil rapat dengan DTKJ," kata Nurachman.
Nurachman menyebutkan Organda menginginkan adanya kenaikan tarif bagi mikrolet sebesar 77 persen dari Rp2.400 menjadi Rp4.250 dan kenaikan tarif bus sedang sebesar 50 persen dari Rp2.000 menjadi Rp3.000 sementara kenaikan bagi tarif bus besar sebesar 84 persen dari Rp1.900 menjadi Rp3.500.
Organda sempat menyatakan tidak akan menaikkan tarif angkutan umum jika Pemprov memberikan subsidi BBM atau pengurangan pajak dan penghapusan retribusi.
***8***
(T.A043/B/A033)
(T.A043/B/A033/A033) 02-06-2008 20:05:24
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

Friday, July 4, 2008

PENYALURAN BLT DI DKI JAKARTA CAPAI 92 PERSEN

0200459 6/2/2008 18:45:32
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 2/6 (ANTARA) - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di DKI Jakarta telah mencapai 92,51 persen hingga tanggal 30 Mei atau sebanyak 139.676 pemegang kartu BLT telah mencairkan dana mereka dari total 150.972 kartu yang telah didistribusikan Pemprov.
Laporan dari Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekdaprov DKI Jakarta Aurora Tambunan yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapatkan jatah sebanyak 157.515 penerima BLT yang telah diverifikasi.
Dari jumlah itu, sebanyak 150.972 kartu telah didistribusikan kepada penerima BLT sementara sisanya dikembalikan karena yang bersangkutan telah meninggal, pindah atau karena penyebab lain-lain.
Mengenai pencairan dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp100 ribu tiap bulan yang belum dicairkan seluruhnya, Aurora menyebut salah satunya karena waktu pelayanan yang cukup panjang dari kantor pos.
"Mereka yang belum mencairkan dana tersebut bukan karena menolak tapi ada kemungkinan karena keterbatasan waktu pelayanan di kantor pos sehingga mereka harus mencairkan di hari berikutnya. Ada kemungkinan juga mereka memang belum datang, karena melihat batas waktu pencairannya masih panjang," demikian Aurora.
Untuk wilayah Kepulauan Seribu, pencairan BLT sudah mencapai 100 persen yaitu sebanyak 1.010 pemegang kartu.
Sementara untuk wilayah Jakarta Timur, pencairan sudah mencapai 95 persen atau 35.740 dari total 38.871 pemegang kartu.
Jakarta Pusat juga telah membagikan 95 persen dana BLT kepada 19.167 dari total 22.722 pemegang kartu sementara Jakarta Barat membagikan 91 persen dana BLT kepada 26.820 dari total 30.320 pemegang kartu.
Jakarta Selatan membagikan 90,52 persen dana BLT kepada 10.298 dari total 11.377 pemegang kartu sementara Jakarta Utara telah membagikan 90,18 persen dana BLT kepada 46.641 dari total 53.182 pemegang kartu.
***4***

(T.A043/
(T.A043/B/E001/E001) 02-06-2008 18:43:08
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

FPI ANCAM GUGAT PRESIDEN JIKA TIDAK BUBARKAN AHMADIYAH

0200446 6/2/2008 18:29:52
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 2/6 (ANTARA) - Front Pembela Islam (FPI) mengancam akan mengajukan gugatan hukum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika tidak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membubarkan Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kami sudah menyiapkan gugatan terhadap Presiden jika dalam tiga hari ini tidak ada Keppres dari Presiden," kata Ketua FPI Habib Rizieq di Jakarta, Senin.
Tuntutan itu timbul selepas peristiwa bentrokan antara Komando Laskar Islam, gabungan Laskar dari ormas Islam, dengan pengikut Ahmadiyah dan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di lapangan Monas, Jakarta, Minggu (1/6) siang.
Panglima Komando Laskar Islam Munarman yang memimpin aksi tersebut menyatakan bahwa bentrokan terjadi karena Laskar Islam diprovokasi oleh pengikut dan pendukung Ahmadiyah, dan bahwa seharusnya AKK-BB tidak melakukan unjuk rasa di Monas mengingat FPI, "musuh bebuyutan" Ahmadiyah sedang berada di daerah tersebut untuk pengamanan aksi demo menolak kenaikan BBM.
Munarman menyebut dirinya akan "pasang badan" untuk ditangkap pihak kepolisian sebagai penanggung jawab kerusuhan, tetapi dengan syarat Presiden telah menandatangani Keppres pembubaran Ahmadiyah tersebut dalam tiga hari ke depan.
"Saya memperkirakan dalam tiga hari Keppres itu sudah bisa selesai. Gampang bikin Keppres, ada panduannya. Tetapi itu juga kalau presidennya mau dan punya akidah Islam," kilahnya.
FPI menyebut pembubaran Ahmadiyah adalah "harga mati", dan jika tidak dilakukan oleh Pemerintah, maka Komando Laskar Islam akan melakukan perang melawan Ahmadiyah.
"Saya menyerukan kepada seluruh Laskar Islam untuk siaga perang terhadap Ahmadiyah. Kami tidak akan membiarkan terjadi penangkapan seorang anggota Laskar sebelum Ahmadiyah dibubarkan," kata Habib.
Bentrokan berdarah yang menyebabkan belasan pendukung AKK-BB harus dirawat di rumah sakit itu disebut FPI merupakan kesalahan dari para korban.
Ahmad Michdan dari Tim Pengacara Muslim (TPM) yang mewakili FPI dan Laskar Islam menyebut bahwa kegiatan Ahmadiyah tidak seharusnya dilakukan di Monas karena izin yang dimiliki Ahmadiyah dan AKK-BB adalah melakukan aksi di belakang Gambir menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS).
"Kami minta agar Kapolri bersikap netral dan tidak diskriminatif, Ahmadiyah dan pendukungnya telah menyalahgunakan dua hal tentang izin," katanya.
Banyak pihak mengecam aksi kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah yang dilakukan oleh Laskar Islam tersebut, tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri menyerukan agar pelaku kekerasan tersebut diproses secara hukum.
Bahkan Ketua MUI Amidhan menyesalkan aksi kekerasan itu dan menyatakan dirinya tidak setuju dengan tindakan FPI meskipun ia menilai tindakan massa Aliansi juga provokatif karena mencantumkan dukungan dari pihak yang beragama lain selain Islam, padahal Ahmadiyah adalah masalah yang dialami di internal umat Islam.
Sementara itu pihak kepolisian telah berhasil mengidentifikasi pelaku kekerasan dan telah menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka.
Saat ini, kelima tersangka itu kini sedang dicari baik oleh Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya untuk diperiksa.
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 02-06-2008 18:27:27
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

LASKAR ISLAM TUDUH AKK-BB PROVOKASI INSIDEN MONAS

0200288 6/2/2008 15:56:34
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 2/6 (ANTARA) - Komando Laskar Islam menyatakan bahwa penyerbuan terhadap pendukung Ahmadiyah atau "Insiden Monas" pada Minggu (1/6) siang adalah bukan tujuan awal mereka, melainkan karena diprovokasi oleh anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB).
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, Senin, Komando Laskar Islam mengeluarkan apa yang mereka sebut fakta di lapangan yang menyebabkan terjadinya insiden yang menyebabkan belasan orang dirawat di rumah sakit karena bentrokan.
"Berdasarkan fakta-fakta yang kami kumpulkan di lapangan, insiden Monas terjadi akibat provokasi dari pihak pendukung Ahmadiyah yang menamakan dirinya AKK-BB. Maka merekalah yang semestinya dimintai pertanggungjawaban," kata Panglima Komando Laskar Islam, Munarman.
Ia menyebutkan, aksi Laskar Islam di Monas seyogyanya merupakan aksi pengamanan terhadap demonstrasi penolakan kenaikan BBM, namun beberapa kejadian menyebabkan terjadinya bentrokan tersebut.
"Dalam insiden tersebut ada pendukung Ahmadiyah yang mempersenjatai diri dengan senjata api. Itu menjadi bukti bahwa aksi mereka bukan untuk damai, tapi memang sengaja ditujukan untuk kerusuhan," kata Munarman.
Selain itu, Munarman menyebut bentuk provokasi tersebut antara lain adanya pengikut Ahmadiyah yang menyebut Laskar Islam sebagai "Laskar Setan" atau "Laskar Kafir."
"Ada saksinya dua orang. Kita sengaja sisipkan. Kita tidak asal serbu kemarin. Tapi kita tunggu dulu, lihat ini aksi apa," kata Munarman.
Ia juga menyangkal bahwa Komando Laskar Islam mempersenjatai dirinya dengan bambu runcing seperti yang diberitakan media dan menyebut bambu yang mereka bawa merupakan bambu untuk bendera.
Lebih lanjut, Munarman menyebut, insiden tersebut terjadi akibat kelambanan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membubarkan aliran Ahmadiyah yang dinyatakan sesat berdasarkan Fatwa MUI tahun 2005 dan rekomendasi dari Bakorpakem tahun 2008.
"Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Presiden dalam rangka untuk meredam konflik yang lebih besar, agar segera mengeluarkan Keppres tentang pembubaran Ahmadiyah", katanya.
(T.A043*M011)
(T.A043/B/M011/C/M011) 02-06-2008 15:54:11
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PEMPROV DKI SIAPKAN 65 TENDA ANTISIPASI PASANG ROB

3000442 5/30/2008 18:27:15
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 30/5 (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah-langkah persiapan menghadapi air pasang yang diduga akan mengakibatkan rob atau banjir akibat empasan gelombang air laut yang diprediksikan akan terjadi pada tanggal 3-4 Juni yang akan datang.
"Tiap hari terjadi pasang, puncaknya adalah pada jam 10 malam. Pasang tertinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 4 menuju tanggal 5 Juni," kata Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) DKI Jakarta Ponco Nugroho di Balaikota, Jakarta, Jumat.
Persiapan-persiapan tersebut antara lain dengan menyediakan peralatan evakuasi seperti perahu karet, tenda, maupun logistik seperti dapur umum dan makanan siap saji.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga direncanakan untuk melakukan peninjauan persiapan antisipasi terjadinya air pasang tersebut pada hari Minggu (1/6).
Dinas Bintal Kesos DKI Jakarta menyiapkan antara lain 600 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana), 65 tenda, 5 perahu karet, satu perahu dolphin, dua buah mobil dapur umum, lima dapur umum lapangan serta 700 veldbeth yang sudah diturunkan ke Suku Dinas Bintal Kesos Kota Madya.
Plh. Kepala Dinas Bintal Kesos Asep Syaifudin menyebut bahwa pihaknya menyiapkan dua mobil dapur umum untuk bisa melayani pengungsi di beberapa tempat sekaligus.
"Masyarakat sering tidak mendapat jatah logistik karena malas mengambilnya jika jauh. Untuk itu, disediakan dapur 'mobile' (bergerak)," katanya.
Awal Mei lalu, kerusakan pada tanggul di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyebabkan ratusan warga dipaksa mengungsi karena rob membanjiri perumahan mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur Bank Dunia Hangngjoo Hahm mengingatkan Jakarta tentang gelombang pasang yang akan merendam kawasan pesisir Jakarta Utara (Jakut) dan beberapa wilayah sekitarnya tahun ini diperkirakan lebih besar dari biasanya atau yang selama ini dialami warga, karena kali ini adalah siklus yang terjadi 18 tahun sekali.
"Hasil penelitian yang telah kami lakukan, dengan mempelajari siklus tahunan pasang dan surut air laut di sekitar Laut Jawa, terutama wilayah Teluk Jakarta, Pasar Ikan, dan wilayah pesisir pantai, seperti Ancol dan sekitarnya, maka akan terjadi pasang air laut yang ekstrem," kata Hangngjoo Hahm, di Jakarta, Kamis (29/5).
Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) memperkirakan air pasang tersebut akan lebih besar dari yang terjadi awal Mei lalu. Ketinggian air pasang awal Juni ini diyakini akan mencapai 2,2 meter dibandingkan dengan rata-rata ketinggian air pasang di Jakut setinggi 2,18 meter.
Dinas PU telah menyiapkan tanggul darurat yang dibangun dari batu-batu kali yang dianyam dengan kawat atau disebut "gronjong".
Tanggul anyaman batu kali tersebut akan dibangun setinggi 2,5 meter, sehingga diharapkan dapat menahan pasang tersebut dan akan dibangun di tiga tempat yakni Muara Baru, Pluit dan Luar Batang.
"Tanggul itu cukup kuat. Selain itu, di bagian pinggir akan diperkuat dengan karung pasir agar lebih kuat," ujar Wishnu.
Sementara untuk pembangunan tanggul permanen, Wishnu menyebut sedang dalam proses lelang.
"Pertengahan Juni sudah akan dimulai pekerjaan fisik dan diharapkan rampung pada Oktober," katanya.
Ia menyebut pembangunan tanggul tersebut terdiri atas perbaikan tanggul permanen dan pembangunan tanggul dengan "sheet pile" seperti di Pluit, Muara Angke, Muara Baru dan Luar Batang.
Tanggul-tanggul tersebut didesain dengan ketinggian tiga meter dari permukaan laut dan akan mampu menahan air pasang yang kerap menerjang Jakarta dengan ketinggian rata-rata 2,18 meter.
Meskipun tanggul-tanggul permanen telah dibangun, Wishnu juga menyebut tanggul darurat yang sedang dipasang saat ini tidak akan dibongkar dan akan digunakan sebagai pemecah gelombang.
"Di belakang gronjongan itu, kita bangun konstruksinya. Air pasang akan tertahan lebih dulu oleh grojongan baru dengan tanggulnya," demikian Wishnu.
***5***
(T.A043/B/M007)
(T.A043/B/M007/M007) 30-05-2008 18:24:51
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

PENYALURAN BLT DKI JAKARTA CAPAI 68 PERSEN

3000435 5/30/2008 18:23:37
IBUKOTA DAN DAERAH

PENYALURAN BLT DKI JAKARTA CAPAI 68 PERSEN

Jakarta, 30/5 (ANTARA) - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Jakarta persen pada minggu pertama telah mencapai 68, kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat di Balaikota Jakarta, Jumat.
BLT tahap pertama yaitu untuk bulan Maret, April dan Mei, mulai dibagikan tanggal 24 Mei di kantor pos yang ditunjuk.
DKI Jakarta mendapat jatah BLT bagi 157.515 rumah tangga miskin (RTM) untuk tahun 2008. Jumlah ini mengalami penurunan dari program BLT tahun 2005 lalu dimana penerima BLT berjumlah 160.480 RTM.
Penyaluran BLT disebut Sekdaprov berjalan dengan cukup lancar dan tidak terjadi kerusuhan karena adanya penjadwalan.
"Ada tahapannya, ada jadwalnya, jadi tidak ada penumpukan," katanya.
Sementara untuk pengamanan penyaluran BLT, Muhayat menyebut bahwa dilakukan penyaringan ketat bagi para penerima program bantuan Rp100 ribu per bulan per RTM itu.
"Kalau orangnya gak ada, ya gak dikasih," katanya.
Penyaluran dana BLT untuk tahap pertama tahun 2008 ini akan diberikan kepada 844.130 rumah tangga sasaran (RTS) di 10 kota di Indonesia yakni DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Kupang, Banjarmasin, Padang dan Yogyakarta.
Jumlah rumah tangga sasaran itu tersebar di DKI Jakarta sebanyak 157.515, di Bandung 84.287, di Semarang 82.665, di Surabaya 121.145, di Makassar 70.160, di Medan 83.525, di Kupang 86.980, di Banjarmasin 39.346, di Padang 99.346, dan di Yogyakarta sebanyak 19.111 rumah tangga sasaran.
Pemerintah menyiapkan dana Rp14,1 triliun untuk pelaksanaan program BLT selama tujuh bulan dalam tahun anggaran 2008 yang mulai dibagikan tanggal 24 Mei yang lalu.
***5***
(T.A043/B/M007)
(T.A043/B/M007/M007) 30-05-2008 18:21:13
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

DINAS PARIWISATA DKI REVISI TARGET KUNJUNGAN WISMAN PASCA-KENAIKAN BBM

2800602 5/28/2008 21:08:48
IBUKOTA DAN DAERAH

Jakarta, 28/5 (ANTARA) - Dinas Pariwisata DKI Jakarta terpaksa merevisi target kunjungan wisatawan asing (wisman) ke Jakarta selepas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei lalu yang mengakibatkan terjadinya efek domino kenaikan harga di berbagai sektor.
Sebelumnya, Dinas Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,5 juta orang, naik 300 ribu kunjungan dari tahun 2007 namun kenaikan BBM menyebabkan target tersebut dikurangi menjadi sama dengan target tahun lalu yakni sebanyak 1,2 juta wisman.
"Kenaikan BBM akan mempengaruhi ongkos operasional setiap wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Target yang dibuat sebelumnya dirancang dengan kondisi Jakarta saat itu. Namun karena ada perubahan situasi, maka kajian ulang harus dilakukan," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Rabu.
Target 1,2 juta kunjungan disebut Arie adalah target yang lebih realistis tercapai dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Dalam dua tahun terakhir, jumlah wisman yang memasuki Jakarta lewat tiga pintu masuk (Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdanakusumah) selalu berhasil melewati angka 1,2 juta.
Tercatat jumlah kunjungan wisman ke Jakarta pada 2006 sebanyak 1.216.132 orang dan pada 2007 sebanyak 1.216.057 orang.
Untuk tahun 2008, hingga bulan Maret BPS Jakarta mencatat jumlah wisman yang masuk ke Jakarta mencapai 352.734 kunjungan.
Dari catatan BPS, wisman di Jakarta didominasi dari negara-negara ASEAN, Timur Tengah, Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Sementara mengenai klasifikasi wisatawan, Arie menyebut bahwa didominasi oleh pelaku bisnis karena memang pada umumnya kunjungan ke Jakarta sebagian besar lebih bersifat pertemuan atau rapat, insentif tur, dan eksibisi.
Arie juga memaparkan, untuk mengakomodasi kepentingan para pelaku bisnis yang mengunjungi Jakarta, Dinas Pariwisata menggencarkan program pariwisata di bidang eksebisi, festival, dan pameran.
"Program unggulan Jakarta adalah atraksi kota tua, Festival Batik Nusantara dan 'Jakarta Festival Weeks'," katanya.
Selain itu, setidaknya terdapat 35 kegiatan yang tercantum dalam calendar of events di Jakarta yang dapat menjadi tujuan wisata para wisman seperti Enjoy Jakarta Indonesia, Open Golf Festival, Jakarta International Java Jazz Festival, World Batik Summit, Jakarta Great Sale dan Jakarta Fair.***2***

(T.A043/
(T.A043/B/Z002/Z002) 28-05-2008 21:06:23
NNNN

Back

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA