IBUKOTA DAN DAERAH
UJI COBA ERP TETAP DILAKUKAN 2009
Jakarta, 11/6 (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo optimistis Program "Electronic Road Pricing" (ERP) --pengendara kendaraan pribadi harus membayar ketika melewati kawasan tertentu dengan menggunakan kartu elektronik-- akan dapat diujicobakan pada tahun 2009 sesuai dengan rencana awal.
"Kita sedang dalam fase mengkaji sistem yang cocok bagi Jakarta. Belum sampai mengerucut ke keputusan. Tetapi sekarang kan baru bulan Juni 2008. Masih ada waktu dan saya rasa cukup waktunya (untuk melakukan uji coba tahun 2009)," katanya di Balaikota Jakarta, Rabu.
Pencanangan program tersebut menarik perhatian perusahaan asal Norwegia, Q-Free yang Direktur Utamanya, Per Fredrick Ecker mendatangi Balaikota untuk menawarkan jasa mereka.
"Q-Free adalah perusahaan teknologi informasi yang modern, sangat canggih dan telah mengendalikan program serupa di Stockholm, Swedia. Sekarang ia menawarkan di kota-kota besar di Asia," kata Gubernur.
Namun ia menyatakan pihaknya belum memberikan jawaban atas penawaran tersebut karena masih harus melakukan beberapa pengkajian lebih lanjut tentang sistem apa yang paling tepat diterapkan di Jakarta.
"Karena aplikasi di tempat berbeda akan menimbulkan perbedaan sistem juga," kata Gubernur memberi alasan.
Program ERP tersebut mulai dilirik Pemprov DKI sebagai program untuk mengurangi kemacetan jalan Jakarta menggantikan program "3 in 1" di beberapa jalan protokol karena dinilai kurang optimal.
Gubernur menyebut bahwa yang membutuhkan kajian lebih mendalam bukan hanya sistemnya tetapi juga bagaimana aplikasi di lapangan.
"Apakah memakai sistem 'gate' (gerbang) seperti di Singapura, kalau gerbangnya banyak, apa bisa efektif?" katanya.
Salah satu kesulitan timbul karena tidak seperti Singapura, Jakarta adalah sebuah "growing city" (kota yang tumbuh) dan bukanlah sebuah "planned city" (kota yang direncanakan).
"Kita tidak mau terburu-buru memberlakukan ERP, itu harus melalui kajian yang mendalam," ujarnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan disebut Gubernur adalah apakah pemberlakuan ERP tersebut berdasarkan jalan atau area dan waktu pemberlakuan ERP itu serta jenis kendaraan apa yang akan dikenakan ERP, apakah hanya kendaraan roda empat saja atau termasuk juga sepeda motor.
Masalah tarif juga menjadi salah satu pertimbangan, berapa tarif yang cocok karena tarif yang terlalu murah akan menyebabkan program pembatasan kendaraan itu tidak akan efektif.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nurachman mengungkapkan pihaknya siap untuk melakukan ujicoba seperti yang disebutkan Gubernur.
"Kalau semua kajian sudah lengkap, mungkin 2009 nanti bisa kita lakukan uji coba," ujarnya.
***8***
(T.A043)
(T.A043/B/I011/I011) 11-06-2008 20:00:45
NNNN
Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA
No comments:
Post a Comment